:::: MENU ::::
  • Konflik Dan Kekerasan Di Papua ; Akar Masalah Dan Strategi Penyelesaiannya

  • Terorisme dan Reformasi Internal Polri

  • Pemuda Di Satu Abad Indonesia



 
            Buku yang ditulis oleh Ian Bremmer ini menjelaskan mengenai konsep ketahanan sebuah negara dengan mengambil dua variable yaitu kestabilan dan keterbukaan negara – negara melalui sebuah kurva yang dinamai kurva J. Kurva J ini adalah sebuah kurva yang bentuknya mirip huruf J. kurva ini menjadikan sumbu vertical sebagai ukuran kestabilan dan sumbu horizontal sebagai ukuran keterbukaan. Keterbukaan berkaitan dengan bagaimana suatu negara selaras dengan arus globalisasi yang ada serta bagaimana aliran informasi dan gagasan didalam batas –batas sebuah negara. Kestabilan berbicara tentang kemampuan suatu negara bertahan terhadap guncangan – guncangan dan kemampuannya untuk tidak membuat guncangan.
            Kurva J menggambarkan ada negara – negara yang stabil karna tertutup dan juga negara – negara yang stabil karna terbuka. Jika negara – negara yang stabil karna tertutup akan mencoba menjadi negara yang stabil karna terbuka maka negara tersebut mau tidak mau harus melewati proses ketidakstabilan yang cukup kritis. Dalam hal kestabilan, demokrasi bukanlah menjadi factor penentu stabilnya sebuah negara. Misalnya saja ketika pemilihan, Turkmenistan yang otoriter dianggap lebih stabil dibanding Taiwan yang demokratis. Proses pemilihan menimbulkan guncangan di Taiwan, sementara di Turkmenistan manipulasi terang-terangan terhadap hasil pemilihan presiden bahkan hampir tidak menghasilkan riak karna hal itu sudah dianggap hal yang wajar bagi masyarakatnya.
Bremmer memetakan negara-negara yang stabil dengan ketertutupannya berada di ujung kiri kurva J. Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Juang II, Kuba di bawah Castro dan Irak di bawah kepemimpinan Saddam Husein. Negara – negara ini menurut bremmer adalah negara otoriter yang terkonsolidasi. Pemimpinnya membuat ketidakstabilan di luar negeri untuk mempertahankan kestabilan di dalam negeri. Misalnya Saddam Husein yang menolak kerjasama untuk mematuhi resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa. Sementara Korea Utara  menutup diri dari akses dengan pihak luar dan terus berupaya sekuat tenaga mempertahankan kestabilan semu di dalam negeri sendiri. Korea Utara memiliki peluru kendali dan pusat militerisasi terkuat sedunia. Cadangan nuklir yang mereka miliki juga turut memperburuk ketidakstabilan internasional.
Rezim – rezim yang tertutupmenghabiskan sebagian besar sumber daya mereka untuk membangun “sistem kekebalan ideologis” dengan mempertahankan isolasi negerinya dari dunia luar. Kemajuan teknologi dan alat komunikasi membuat negara – negara ini kesulitan mengisolasi warganya dengan sempurna dari arus informasi dunia luar. Negara – negara seperti Iran, Arab Saudi dan Rusia walaupun juga menganut sistem yang sifatnya otoriter berpotensi menjadi tidak stabil dikarenakan lebih terbuka terhadap dunia luar dibanding tiga negara sebelumnya.
Afrika Selatan dan Yugoslavia merupakan negara yang berada di titik paling rendah Kurva J. Keduanya memasuki titik paling rendah pada kurva J dalam setengah dasawarsa yang sama. Afrika Selatan berhasil selamat berada di sisi kanan kurva, sementara Yugoslavia terjerumus dalam peperangan. Sangat sulit menemukan pemimpin yang mampu menjadikan Yugoslavia menuju kestabilan.  Militerisme Milosevic semakin memicu kekuatan-kekuatan sentrifugal yang menarik Yugoslavia ke berbagai arah. Sementara otoritas politik dan moral Mandela di Afrika Selatan diakui secara luas, sehingga berbagai kelompok ras, suku dan etnis yang berbeda bersedia bersatu dalam proyek bersama.
Bagian kanan kurva tentunya menunjukkan kestabilan setiap negara dengan konsep keterbukaannya terhadap berbagai pengaruh luar baik dalam hal politik, ekonomi, sosial dan kultural. Negara-negara ini secara hukum juga mengabadikan perlindungan atas hak-hak warga negara dan hak asasi manusia. Lembaga-lembaga pemerintahannya yang saling independen terhadap yang lain juga memperkuat stabilitas negara itu.
Menurut Bremmer, negara-negara Turki, Israel dan India termasuk berada dibagian kanan kurva J. Masyarakat di negara-negara ini memiliki banyak kesamaan yang mendasar. Mereka merupakan masyarakat yang dinamis, modern, sudah terbiasa dengan ekonomi pasar, demokrasi partai dan perubahan. Sangat berbeda dengan negara-negara di bagian kiri kurva yang sangat enggan dengan konsep kewirausahaan maupun ekonomi yang membangun kerakyatan.
Sehingga dalam analisis sederhana memberi gambaran bahwa perjalanan kurva semestinya terus mengalami perubahan, hanya saja negara-negara yang membiarkan dirinya larut dalam kestabilan yang menutup diri sesungguhnya kurang memberi definisi secara utuh terhadap kemajuan bangsa. Akan tetapi lebih menunjukkan keterbatasan gerak suatu masyarakat atas nama kestabilan, dengan bahasa lain semua masyarakat dalam bagian kurva kiri seakan - akan direkayasa untuk menutup mata dari melihat dunia secara nyata dan penuh inspirasi.
Sementara dalam bagian kanan kurva, menggambarkan adanya keterbukaan kepemimpinan untuk memberi pemahaman yang luas tentang pentingnya melihat keragaman secara luas. Namun, eksistensi negara-negara tersebut baik dalam bagian kiri kurva maupun bagian kanan kurva pasti akan terus mengalami perubahan, semestinya setiap pemimpin dengan bijaksana merekayasa dinamika bangsa semata-mata untuk kemaslahatan manusia secara nyata, bukan dengan manipulasi dan sebatas mempertahankan kekuasaan yang diktator.
Konsep kurva J sesungguhnya bukan mengukur tentang demokrasi tapi bagaimana proses kestabilan dan keterbukaan suatu negara. Dubai dan Singapore turut memperkenalkan konsep kepemimpinan otoriter yang berhasil mengalami keterbukaan dalam tataran gagasan, informasi dan kemajuan dengan pihak luar, namun mereka juga masih utuh mempertahankan kestabilan dan kemakmuran bagi masyarakatnya. Sehingga, rezim otoriter ini juga cukup membuktikan bahwa situasi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat melakukan transisi yang sukses dari bagian kiri ke bagian kanan kurva J tanpa ketidakstabilan yang mencapai krisis. Pemerintah mereka tahu dapat menganut keterbukaan tanpa takut menjadi tidak stabil.
Bremmer menempatkan negara Cina sebagai negara dengan posisi yang dilematis. Cina tetap berada di bagian kiri kurva J, karena pemerintahannya dikuasai partai tunggal, partai komunis Cina. Namun partai ini telah membuka perekonomian Cina bagi investasi langsung dari luar negeri, dan negara itu telah bergabung dalam World Trade Organization. Cina mencoba membungkus penindasan politik dengan ketebukaan ekonomi. Namun jauh lebih mudah mengelola beberapa juta warga dengan pendapatan  bersaing dengan Eropa Barat paling kaya daripada mencoba mengendalikan 1.3 miliar orang, dengan ratusan juta di antaranya masih hidup dalam kemiskinan. Semua perubahan ini telah mengantarkan liberalisasi dan menaikkan kemakmuran, baik di dalam negeri Cina maupun di seluruh Asia Timur. Reformasi ekonomi Cina menggambarkan upaya partai untuk merekayasa perpindahan dari bagian kiri ke bagian kanan kurva J tanpa jatuh ke dalam kekacauan politik.
Amerika sebagai negara adidaya semestinya terus melakukan analisa-analisa dalam menentukan kebijakan secara menyeluruh. Hal ini karena ketidakterbukaan negara-negara di bagian kiri kurva J tentu juga disebabkan gerakan yang anti Amerika dan sikap kecurigaan yang berlebihan dengan kekuasaan Amerika. Sehingga, Amerika benar-benar membutuhkan kebijaksanaan tidak hanya melanggengkan posisi adidaya tapi bagaimana mewujudkan kestabilan yang merata atau paling tidak mengupayakan pergeseran pada bagian-bagian kurva.
Bremmer dalam buku ini cukup menggambarkan dinamika dan persoalan di negara-negara yang berada di bagian kiri maupun bagian kanan kurva J yang tentunya sangat berbeda-beda. Kurva J memberikan banyak pelajaran berharga tentang betapa pentingnya stabilitas dan keterbukaan untuk menjadi negara di bagian kanan kurva J yang terus menanjak ke arah kemajuan. Pada dasarnya semua negara-negara di dunia mengakui bahwa kestabilan jangka panjangnya akan sangat bergantung pada kemakmuran rakyat dan mengakui bahwa kompromi dengan keterbukaan harus dibuat guna mendapatkan dan mempertahankan kemakmuran dunia masa kini.
Sun tzu dikenal sebagai ahli strategi perang. Prinsip – prinsip yang dikemukakan sun tzu bisa di aplikasikan tidak hanya dalam perang tapi juga dalam kehidupan sehari – hari. Art of war sun tzu sangat terkenal sebagai karya militer klasik tertua dalam literature china. Art of war diperkenalkan di jepang sekitar tahun 716 – 735 masehi. Terjemahan pertama dalam bahasa perancis muncul tahun 1782, sementara di inggris muncul tahun 1905.
Buah pemikiran sun tzu ibarat mata air inspirasi yang tidak pernah kering dan senantiasa memberi petunjuk bagaimana bertindak dan berfikir. Menurut sun tzu persiapan matang adalah separuh dari kemenangan. Untuk bisa memenangkan pertempuran, kita harus mengetahui apa yang tidak diketahui oleh lawan kita.
Berikut ada beberapa buah pemikiran sun tzu yang mungkin bisa di aplikasikan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari – hari :
  1. Kenalilah musuhmu, kenali diri sendiri, maka kau bisa berjuang dalam 100 pertempuran tanpa resiko kalah. Kenali bumi, kenali langit, maka kemenanganmu akan menjadi lengkap 
  2. Gunakanlah kekuatan normal untuk bertempur. Gunakanlah kekuatan luar biasa untuk meraih kemenangan 
  3. Ketika sepuluh lawan satu, kepunglah Ketika lima lawan satu, seranglah Ketika dua lawan satu, bertempurlah Ketika seimbang, pecah belahlah Ketika lebih sedikit, bertahanlah Ketika tidak memadai, hindarilah 
  4. Mengetahui kapan seseorang dapat dan tidak dapat bertempur adalah kemenangan 
  5. Mengetahui cara menggunakan yang banyak dan yang sedikit adalah kemenangan 
  6. Atasan dan bawahan yang menginginkan hasrat yang sama adalah kemenangan 
  7. Bersikap siap dan menunggu musuh tidak siap adalah kemenangan 
  8. Kemungkinan menang terletak pada serangan. Mereka yang menduduki medan pertempuran lebih dulu dan menantikan musuhnya, akan memperoleh kemenangan 
  9. Kemenangan itu dapat dikenal, tapi tidak dapat dibuat 
  10. Militer yang menang, sudah menang lebih dulu baru bertempur. Militer yang kalah, bertempur dulu baru menang 
  11. Jendral yang terampil akan membentuk lawannya, sementara ia sendiri tanpa bentuk 
  12. Buatlah jalan mereka memutar, dan pancinglah mereka dengan keuntungan 
  13. Kalau ada yang bertanya “musuh yang besar jumlahnya dan teratur akan mendekat, bagaimanakah aku menantikan dia?” akan kujawab “rebutlah apa yang dicintainya, maka ia akan mendengarkanmu” 
  14. Gunakan keteraturan untuk menanti kekacauan, gunakan ketenangan untuk menanti kebisingan. Inilah yang dimaksud dengan mengatur hati dan fikiran 
  15. Menaklukkan musuh tanpa bertempur adalah kesempurnaan tertinggi 
  16. Ada enam kesalahan yang menyebabkan kekalahan, yaitu : pengkhianatan, ketidakpatuhan, kesia-siaan, ketergesa-gesaan, kekacauan, dan kekurangmampuan
Politik digambarkan dalam banyak wajah. Ia tergambarkan dalam kekuasaan. Ia juga tergambarkan dalam proses pengambilan keputusan yang menjadi kebijakan untuk kelompok yang lebih besar. Ia tergambarkan dalam pengelolaan sumberdaya, bahkan tergambarkan dalam intrik dan manipulasi. Namun politik paling sering dikaitkan dengan jabatan pada structural dan strategi mendapatkannya. Politik digambarkan juga dalam beberapa karakteristik. Pertama, politik sebagai sebuah aktivitas keilmuan. Kedua, politik digambarkan sebagai kegiatan sosial, karakteristik ini muncul dari interaksi antara atau di antara masyarakat didalam lingkungannya. Ketiga, politik berkembang dari keanekaragaman, keberadaan berbagai pendapat, keinginan, kebutuhan atau kepentingan. Keempat, keragaman ini terkait erat dengan keberadaan konflik: politik melibatkan ekspresi perbedaan pendapat, persaingan antara tujuan saingan atau benturan kepentingan dapat didamaikan. Akhirnya politik dianggap sebagai sebuah resolusi terhadap konflik – konflik yang terjadi dilingkungan masyarakat. Orang dikatakan berpolitik saat dia memegang kekuasaan atau terrjun ke dunia politik. Dari sudut pandang liberal, pemeliharaan 'publik / swasta' berbeda, dan sangat penting untuk pelestarian kebebasan individu, biasanya dipahami sebagai bentuk privasi atau non-interferensi. Jika politik dianggap sebagai dasar kegiatan 'publik', berpusat pada negara, akan selalu memiliki karakter memaksa, negara memiliki kekuatan untuk memaksa ketaatan warganya. Dari perspektif liberal, dalam berpolitik harus dipisahkan antara kepentingan umum dan kepentingan individu. Misalnya urusan olahraga jangan dimasuki oleh kepentingan politik. Dalam hal ini, politik merupakan gangguan yang tidak diinginkan dan tidak beralasan dalam arena seharusnya ditandai dengan persaingan yang sehat, pengembangan pribadi dan mengejar keunggulan. Namun adapula yang berpendapat bahwa politik justru menguntungkan jika digabungkan dengan kegiatan public. Hannah berpendapat bahwa politik adalah bentuk paling penting dari aktivitas manusia dari aktivitas manusia karena melibatkan interaksi antara warga negara bebas dan setara, dan keduanya memberikan arti hidup dan menegaskan keunikan masing-masing individu. Para pendukung demokrasi partisipatif juga digambarkan politik sebagai kegiatan moral, sehat dan bahkan mulia. Dalam pandangan pemikir Perancis abad kedelapan belas, Jean Jacques Rousseau. Partisipasi politik adalah sangat hal kebebasan itu sendiri. Hanya melalui partisipasi langsung dan terus menerus dari semua warga negara baru dalam kehidupan politik negara dapat terikat pada kebaikan bersama, atau apa yang disebut Rousseau “keinginan umum”. Konsep marxis membagi politik menjadi dua level. Pertama, marx menggunakan politik sebagai alat dari negara. ketika dia mengambil kekuasaan politik hanya untuk mengorganisasikan kekuasaan dari satu kelas untuk menindas yang lainnya. Hal ini tergambar dari aspek politik, hukum dan budaya yang menjadi bagian dari sebuah superstruktur, berdasar pada ekonomi yang menjadi pondasi nyata bagi kehidupan social. Di level yang lebih dalam, politik kekuasaan dianggap akar dari system kelas. Masyarakat sipil, pada dasarnya seperti sebuah system dari kelas antagonis. Diatas satu tangan, politik adalah tentang kekuasaan yang telanjang, paksaan dan penindasan., dan diakhiri dengan kerugian harapan. Di tangan lainnya politik adalah perjuangan kelas yang juga artinya masyarakat harus siap berpolitik untuk memperjuangkan sebuah revolusi proletar. Pada abad 19 feminis menyetujui sebuah konsepsi liberal dari politik sebagai urusan public dan focus utama senjata kampanye untuk hak pilih perempuan. Feminisme ditandai terutama dengan sikap politiknya yang berupaya untuk memajukan peran khusus wanita. Para feminis telah menyoroti apa yang mereka lihat sebagai sebuah hubungan politik antara gender, supremasi pria dan tunduknya wanita di sebagian besar, masyarakat. Gelombang pertama dari feminisme erat terkait dengan gerakan hak pilih wanita, yang muncul pada 1840an dan 1850an. Gelombang kedua dari feminisme muncul pada tahun 1960an, didirikan dengan hak yang sama, lebih radikal dan terkadang tuntutan revolusioner dari tumbuhnya pergerakan liberal wanita. Meskipun politik feminis telah mengalami sebuah proses deradikalisasi sejak awal 1970an, feminisme sudah mendapat kehormatan sebagai sebuah aliran khusus dari teori politik. Paham politik feminisme sudah secara khusus memfokuskan pada dua masalah. Pertama, menganalisa institusi, proses dan pelaksanaan dimana wanita telah subordinasi kepada pria. Kedua, mengeksplor cara yang paling tepat dan efektif dimana subordinasi ini dapat ditantang. Paham feminis telah menolak pandangan kovensional bahwa politik dibatasi untuk mengurangi aktifitas publik dan institusi, slogan yang paling terkenal dari gelombang kedua feminisme adalah “pribadi adalah politik”. Konsep utama dalam teori feminis politik gender adalah patriarki, sebuah istilah bahwa wanita adalah subjek. Hal ini, pada gilirannya, menyoroti kepentingan politik gender, yang dipahami untuk merujuk kepada pemaksaan sosial daripada perbedaan biologis antara pria dan wanita. Kebanyakan feminis melihat gender sebagai sebuah konstruksi politik, biasanya didasarkan pada stereotip sikap “feminim” dan “maskulin” dan peran sosial. Pemerintah merupakan jantungnya kehidupan politik. Semua sistem pemerintahan mencakup tiga fungsi: pertama, undang-undang atau pembuatan undang-undang; kedua, eksekusi atau pelaksanaan hukum; dan, ketiga, penafsiran hukum. Dalam beberapa sistem pemerintahan fungsi-fungsi ini dilakukan oleh lembaga yang terpisah yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tetapi di lain tempat mereka semua berada di bawah tanggung jawab satu tubuh, seperti partai berkuasa, atau bahkan seorang diktator. Salah satu langkah awal untuk mengklasifikasi bentuk pemerintahan sudah dilakukan oleh aristoteles. Dalam pandangannya, pemerintahan bisa dikategorikan dengan dasar “siapa yang mengatur” dan “siapa yang diuntungkan dari aturan”. Pemerintah bisa ditempatkan di tangan satu individu, kelompok kecil, atau lebih banyak lagi. Di masing – masing kasus, pemerintah bisa melakukan kepentingannya sendiri terhadap aturan atau untuk menguntungkan seluruh komunitas. Sebagai hasilnya, aristoteles mengidentifikasikan bentuk pemerintahan. Tirani, oligarki, dan demokrasi. Klasifikasi pemerintah dengan jelas berhubungan dengan apa yang disebut dengan ‘sistem politik’. Bagaimanapun, dugaan bahwa politik merupakan sebuah ’sistem’ adalah relatif baru. Beberapa Variabel penting dalam sistem politik antara lain, pertama kekuasaan adalah sebagai cara untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam mengalokasikan sumber daya diatara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kedua, kepentingan sebagai tujuan-tujuan yang ingin dikejar oleh para pelaku politik. Ketiga, kebijakan adlah sebagai hasil interaksi antara kepentingan dan kekuasaan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan. Keempat, Budaya politik, orientasi subjektif individu terhadap sistem politik. Hubungan antara negara dan pemerintah sangatlah kompleks. Pemerintah adalah bagian dari negara, dan merupakan bagian terpenting tetapi hanya merupakan elemen dengan kesatuan yang lebih luas dan kuat. Negara sering didefinisikan sebagai lembaga terpisah atau seperangkat institusi yang umumnya dianggap negara. Oleh karena itu negara berdiri untuk aparatur pemerintahan dalam arti luas. Dalam institusi yang dibedakan publik yang bertanggung jawab untuk memilih kehidupan komunal dan ditemukan pada pengeluaran publik. Dengan demikian masyarakat dibedakan dari masyarakat sipil negara terdiri dari berbagai lembaga pemerintahan birokrasi, militer, polisi, pengadilan dan sistem pengamanan sosial dan sebagainya. Heywood mengajukan empat asumsi tatkala “politik” diucapkan. Keempat asumsi ini diyakini memiliki objek kajian yang berbeda. Keempat asumsi tersebut adalah, pertama politik sebagai seni pemerintahan. Artinya, politik adalah penerapkan kendali di dalam masyarakat lewat pembuatan dan pemberdayaan keputusan kolektif. Asumsi ini adalah yang paling tua dan telah berkembang sejak masa yunani kuno. Kedua, politik sebagai hubungan publik. Masing-masing entitas dalam “civil society” cenderung mengedepankan kepentingannya sendiri yang kadang berbenturan dengan entitas civil society lainnya. Dengan demikian, munculah konsep “state” untuk memoderasi dan meregulasi entitas-entitas sipil tersebut. Dalam konteks hubungan “state-civil society” inilah asumsi kedua politik diletakkan. Ketiga, politik sebagai kompromi dan konsensus. Sharing atau pembagian kekuasaan adalah asumsi politik sebagai kompromi dan konsensus. Kompromi dan konsensus dilawankan dengan brutalitas, pertumpahan darah, dan kekerasan. Dalam politik, tidak ada pihak yang kepentingannya terselenggarakan 100%. Masing-masing memoderasi tuntutan agar tercapai persetujuan satu pihak dengan pihak lain. Baiknya politik suatu negara bilamana masalah pergesekan kepentingan diselesaikan lewat kompromi dan konsensus di atas “meja” bukan pertumpahan darah. Keempat, politik sebagai kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain guna menuruti kehendaknya. Dalam konteks politik, kekuasaan yang dirujuk adalah kekuasaan sosial, yaitu produksi, distribusi dan penggunaan sumber daya suatu masyarakat. Dalam asumsi ini, politik dilihat sebagai penggunaan “kapital” (yaitu kekuasaan) dalam konteks produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya tersebut. Pemerintah bisa berdiri tanpa negara akan tetapi negara tak akan bisa berdiri tanpa sesuatu yang mengaturnya yaitu perangkat pemerintahan. Pemerintah baik eksekutif, legislatif dan judikatif berperan dalam pendistribusian nilai-nilai kepada masyarakat. Agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Sistem politik yang dianut oleh sebuah negara akan berpengaruh erat terhadap hubungan pemerintah dengan negara itu sendiri.
Politik seringkali diidentikkan dengan bagaimana cara berkuasa dan memperebutkan kekuasaan. Politik bicara tentang siapa yang berkuasa, bagaimana cara menggunakan kekuasaan serta seperti apa dasar – dasar ilmu yang digunakan dalam menjalankan kekuasaan. Mempelajari ilmu politik sama saja dengan mempelajari kekuasaan. Karna dalam belajar politik yang lebih banyak dibahas adalah praktek-praktek dalam menjalankan kekuasaan dan biasanya orang lebih fokus ke bagaimana cara memiliki kekuasaan. Dalam masyarakat feodal kekuasaan tersentralisasi dalam satu kelompok berdasarkan keturunan saja. Hanya keturunan raja-raja saja yang memilili hak untuk berkuasa dan wewenang dalam menjalankan kekuasaan. Distribusi kekuasaan didasarkaan semata karna factor keturunan, bukan factor kompetensi. Dalam masyarakat yang menganut faham demokrasi, setiap orang memiliki peluang untuk memiliki kekuasaan. Tergantung dari seberapa kuat modal dan seperti apa strategi yang digunakan dalam memenangkan posisi strategis dalam struktur kekuasaan. Kekuasaan adalah bentuk dominasi atau control seseorang terhadap orang lain yang memaksa seseorang untuk mematuhi apa yang di perintahkannya. Kekuasaan dinilai sebagai kapasitas seseorang untuk membuat putusan resmi yang mengikat terhadap orang lain. Dalam skala kecil di keluarga contohnya, seorang ayah memberikan peraturan kepada anggota keluarganya. Aturan yang dibuat sang ayah harus dipatuhi oleh anggota keluarga karna ayah adalah kepala keluarga dan memiliki kekuasaan dan wewenang untuk itu. Dalam skala yang lebih besar dicontohkan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat aturan-aturan yang mengikat bagi warga masyarakatnya. Kekuasaan dapat digambarkan dalam 3 bentuk; pertama, melibatkan pengaruh dalam pengambilan keputusan, kedua kapasitas membentuk agenda politik untuk mencegah keputusan yang telah dibuat, ketiga bentuk pengendalian fikiran orang sesuai dengan kebutuhan dan pilihan mereka. Pengambilan keputusan merupakan salah satu unsur terpenting dalam kekuasaaan. Pengambilan keputusan dalam pemerintahan menjadi kebijakan yang harus dijalankan masyarakatnya. Kajian mendalam sebelum pengambilan kebijakan sangat dibutuhkan agar kebijakan yang dihasilkan bisa bermanfaat secara lebih luas dan tidak memberikan efek negative apalagi jangka panjang Pendekatan kekuasaan yang kedua melalui setting agenda untuk menganulir kebijakan-kebijakan yang sudah ada dengan memanfaatkan pengaruh dari kelompok- kelompok tertentu misalnya atau dari orang yang memiliki strata sosial tertentu di masyarakat yang mampu menggiring opini dan ide serta mentransformasikannya untuk diterima oleh masyarakat bisa juga difahami sebagai kekuasaan dalam konsep sendiri Dalam perspektif terakhir, pendekatan kekuasaan melalui pengendalian fikiran orang terkadang perlu di kritik juga. Karna tidak ada manusia yang murni independent dan objektif, kesimpulan atau pendapatnya pasti dipengaruhi oleh lingkungan dimana dia dibesarkan, latar belakang pendidikan ataupun latar belakang organisasinya. Sering ketidak sesuaian antara kebutuhan dan keinginan menjadi problem sendiri. Antara kebijakan yang “objektif” dengan realitas dilapangan juga sering berbenturan. Maka menjaring kemauan masyarakat dan menjadikannya menjadi satu pilihan saja menjadi salah satu solusi. Namun, permasalahan yang sering terjadi adalah munculnya tirani mayoritas terhadap minoritas. Otoritas (wewenang/kekuasaan) lebih difokuskan khususnya kekuasaan politik. Dalam makna yang lebih luas kekuasaan adalah sesuatu bentuk dari kekuatan itu sendiri, itu adalah suatu alat dimana melaluinya seseorang dapat mempengaruhi tabiat (karakter) dari orang lain. Kekuasaan dapat dijalankan oleh pengikutnya secara sukarela dengan pendekatan persuasive, ancaman, tekanan atau bahkan kekerasan. meskipun kekuasaan dan otoritas dapat dibedakan secara analitis, pada prakteknya keduanya cenderung untuk tumpang tindih dan membingungkan antara satu sama lain. Lebih jauh lagi, karena otoritas dipatuhi untuk berbagai alasan dan dalam keadaan kontras adalah penting untuk membedakan antara bentuk yang berbeda dapat mengambil. Akhirnya, otoritas ini tidak berarti subjek persetujuan universal. Sementara banyak yang menganggap otoritas sebagai jaminan penting ketertiban dan stabilitas, meratapi apa yang mereka lihat sebagai penurunan otoritas dalam masyarakat modern, orang lain telah memperingatkan bahwa otoritas terkait erat dengan otoritarianisme dan dapat dengan mudah menjadi musuh kebebasan demokrasi. Otoritas dapat dipahami sebagai sarana untuk mendapatkan kepatuhan yang menghindari persuasi dan argumentasi rasional, di satu sisi merupakan bentuk tekanan atau paksaan di sisi lain. Persuasi adalah cara yang efektif dan banyak digunakan untuk mempengaruhi perilaku lain, tetapi tidak melibatkan otoritas. Wewenang dapat dibedakan dari berbagai manifestasi kekuasaan. Jika otoritas melibatkan hak untuk mempengaruhi yang lain, sedangkan daya mengacu pada kemampuan untuk melakukannya, pelaksanaan kekuasaan selalu mengacu pada beberapa jenis sumber daya. Otoritas dipengaruhi banyak factor termasuk faham konservatif. Ide konservatif dan doktrin pertama kali dimunculkan di akhir abad 18 dan awal abad 19 yang merupakan reaksi dari pertumbuhan ekonomi dan perubahan suhu politik diamana ada banyak cara yang melambangkan terjadinya revolusi perancis. Konservatif memiliki tipikal tidak percaya pada teori pembangunan dan prinsip abstrak serta karakter dari tradisi politik yg berbeda, lebih memilih percaya pada tradisi, sejarah dan pengalaman. Di bawah dari perspektif konservatif, otoritas mempromosikan kohesi sosial dan berfungsi untuk memperkuat struktur masyarakat; itu adalah dasar dari setiap masyarakat asli. Inilah sebabnya mengapa neo-konservatif telah begitu keras dikritisi karena penyebarannya permisif, dipercaya bahwa dengan mengurangi otoritas, orang tua, guru dan polisi, telah menciptakan “gurun tanpa jalan” (pengurangan) pada peningkatan kejahatan, kenakalan dan umum kekasaran. Sebuah konstitusi tidak dengan sendirinya menjamin bahwa kekuasaan pemerintah berhak dilakukan. Dengan kata lain, konstitusi tidak hanya memberikan legitimasi, mereka adalah aturan yang tunduk pada pertanyaan legitimasi. Pada kenyataannya, Beetham menegaskan, konstitusi hanya memberi legitimasi ketika prinsip-prinsip yang mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan yang dimiliki oleh banyak pihak pada masyarakat. Oleh karena itu, Kekuasaan pemerintah sah jika dilakukan sesuai dengan aturan yang masuk akal dan dapat diterima di mata rakyat. Legitimasi mengacu pada 'rightfulness' sistem politik. Hal ini penting untuk stabilitas dan kelangsungan hidup jangka panjang dari sistem pemerintahan karena hal ini dianggap benar atau diterima. Legitimasi mungkin memerlukan kepatuhan terhadap Konstitusi yang diterima secara luas dan dukungan publik yang luas; Tapi itu juga mungkin 'diproduksi' melalui proses ideologis manipulasi dan kontrol untuk kepentingan para elite politik atau sosial.
A call-to-action text Contact us