:::: MENU ::::
  • Konflik Dan Kekerasan Di Papua ; Akar Masalah Dan Strategi Penyelesaiannya

  • Terorisme dan Reformasi Internal Polri

  • Pemuda Di Satu Abad Indonesia

Perempuan yang mencintai Indonesia, Alu tataruang patah tigo, Samuik tapijak indak mati




Sedari kemarin foto seorang gadis belia nan cantik, wara wiri di media sosial. Seorang anak tunggal ayah ibunya, yang harusnya bisa saja tetap berdiam diri di rumah mengikuti keinginan junta militer yang sedang melancarkan kudeta, namun ternyata nuraninya menolak takluk. Dia tetap memilih turun ke jalan, menyuarakan penolakannya terhadap upaya membunuh demokrasi di negara itu. Ia dengan sadar meninggalkan zona aman dan memilih untuk tidak bungkam. 

Ia bergerak dengan optimisme yang menjalar, yang ia simbolkan dalam kaos hitam dengan nukilan " Everything will be OK". Padahal ia tahu betul, bahwa ia tidak akan baik-baik saja. Selain tanda pengenal, ada dua carik kertas yang sengaja ia bawa. Kertas bertuliskan golongan darahnya, B rhesus positif dan carikan kertas lain yang berisi pesan terakhirnya. Pesan terakhir untuk mendonorkan organ tubuhnya pada orang yang membutuhkan jika sekiranya ia tidak bisa diselamatkan. Seolah ia sadar betul bahwa suatu waktu dalam tindakan heroik yang dia lakukan dengan gigih dan berani itu, ia mungkin saja akan terluka, dan kemungkinan terburuknya menghadapi kematian, menjadi martir guna tegaknya kembali supremasi sipil di negara yang amat ia cintai. 

Gadis yang amat belia itu, memiliki kesadaran besar bahwa ia tidak boleh diam jika ingin negara yang ia cintai kembali baik-baik saja. Ia memang akhirnya dibungkam, tidak lagi berkutik, saat timah panas menembus kepalanya. Tapi kesadarannya merambat, keberaniannya menggugah, mengetuk nurani mereka yang masih menutup mata. Spirit perlawanannya pasti akan kembali, dalam wajah-wajah baru, dengan jumlah yang berlipat ganda.

#RIPKorbanKudetaMiliterMyanmar
#EverythingWillBeOK
#RIPPejuangDemokrasi
#RIPPejuangSupremasiSipil


 

Judul buku    : Identitas ; Tuntutan Atas Martabat dan Politik Kebencian (Terjemahan)

Pengarang    : Francis Fukuyama

Penerbit        : Bentang Pustaka

Tahun terbit : 2020

Jumlah halaman : 264 halaman

 

Fukuyama dalam buku ini memulai pembahasan mengenai identitas melalui pengenalan terhadap thymos. Dimana ia mendefinisikan thymos sebagai bagian dari jiwa yang membutuhkan pengakuan atau martabat. Thymos sendiri memiliki 2 varian; isothymia (tuntutan untuk dihormati atas dasar kesetaraan dengan orang lain) dan megalothymia (keinginan untuk diakui sebagai golongan yang lebih unggul). Dua keinginan yang terkesan berlawanan ini menurut Fukuyama dapat saja berjalan seiring, misalnya saja saat seorang tokoh politik yang ingin tampil di barisan terdepan (megalothymia) menggerakkan pengikutnya berdasarkan kebencian dan perasaan tidak dihargai dari kelompok tersebut (isothymia). 

Diskursus mengenai politik pengakuan dan martabat terus berkembang, hingga pada awal abad 19 ia sampai dipersimpangan antara pengakuan universal atas hak-hak individu dan cabang lainnya mengarah pada peryataan identitas kolektif yang dimanifestasikan dalam bentuk nasionalisme dan agama yang dipolitisasi. Dalam hal agama yang dipolitisasi, Fukuyama juga me-mention Islamisme di awal abad 20 sebagai tuntutan atas pengakuan status khusus untuk Islam sebagai dasar komunitas politik. Ia melihat fenomena Nasionalisme maupun Islamisme muncul sebagai bentuk ekspresi identitas kelompok yang merespon modernisasi dan perubahan sosial serba cepat yang merusak bentuk-bentuk komunitas yang lebih tua. 

Dalam buku ini Fukuyama juga menegaskan bahwa tidak ada yang salah dari politik identitas, sebab ia merupakan respon alami dan tak terhindarkan dari ketidak-adilan yang terjadi. Namun ia berubah menjadi masalah saat identitas ditafsirkan atau ditegaskan dengan cara tertentu. Terlebih jika persoalan identitas ini berkembang menjadi konflik laten di tengah masyarakat yang bisa meledak kapan saja. Solusi dari semakin menguatnya politik identitas ini menurut Fukuyama bukanlah meninggalkan gagasan identitas, namun mendefinisikan sebuah identitas nasional yang lebih besar dan lebih integratif serta memperhitungkan keragaman yang ada. 

Identitas nasional sendiri dibentuk dengan kepercayaan yang sama terhadap keabsahan sistem politik negara, entah sistem itu demokratis ataupun tidak. Keberadaan identitas nasional disini setidaknya memiliki 5 fungsi utama. Pertama, soal keamanan fisik, dimana identitas nasional yang lemah menciptakan masalah keamanan serius lainnya. Kedua, identitas nasional penting juga untuk kualitas pemerintahan. Dimana pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik yang efektif dan tingkat korupsi rendah sangatlah bergantung pada pejabat publik yang menempatkan kepentingan publik diatas kepentingan sempit mereka sendiri. Ketiga, keberadaan identitas nasional juga memfasilitasi pembangunan. Sebab jika tidak ada kebanggaan. Orang-orang tidak akan bekerja atas nama negaranya. Keempat, identitas nasional adalah untuk mempromosikan tingkat kepercayaan yang luas. Kepercayaan itu sendiri didasarkan pada modal sosial, yaitu kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain berdasarkan norma informal dan nilai bersama. Terakhir, identitas nasional menjadi penting untuk mempertahankan jaring pengaman sosial yang kuat guna mengurangi kesenjangan ekonomi. 

Di bagian akhir buku ini, Fukuyama menyinggung bagaimana fragmentasi masyarakat oleh politik identitas tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi, khususnya media sosial. Keberadaan media sosial telah berhasil mempercepat fragmentasi masyarakat sebab ia menghubungkan orang-orang yang berfikiran sama dengan yang tanpa perlu mengkhawatirkan tirani geografi. Ia menutup bukunya dengan pernyataan bahwa identitas dapat digunakan untuk memecah, tetapi dapat dan telah digunakan untuk berintegrasi. 

Buku ini mengangkat dan menganalisis isu kontemporer mengenai masalah politik identitas dengan penjelasan yang gamblang dan runut. Bahasa yang digunakan pun cenderung lebih lugas dan mudah dipahami, sehingga tidak terlalu berat untuk dibaca oleh kebanyakan orang. Barangkali disitulah kekuatan buku ini, Ia mampu men-deliver ide yang cukup serius dengan bahasa yang tidak terlalu kaku dan rumit. Namun buku ini bagi saya terkesan sedikit kurang balance karna Fukuyama hanya me-mention Islamisme dalam konteks agama yang dipolitisasi tapi kurang mengeksplorasi bagaimana perkembangan identitas di agama lain semisal Yahudi, Kristen, Budha, ataupun Hindu. 

Terlepas dari semua itu, buku ini layak dibaca bagi orang-orang yang memiliki ketertarikan di bidang sosial-politik terutama bagi mereka yang ingin memahami fenomena politik identitas yang selalu menghangat menjelang pesta demokrasi, entah itu di tingkatan lokal maupun nasional. 

Pergilah Corona!

Ilustrasi - Medcom.id.


Pemberian bantuan secara langsung, khususnya makanan dan bahan pokok tampaknya lebih banyak menyasar ke driver ojol. Di titik-titik dimana makanan ataupun logistik dibagikan, terlihat mayoritas yang mengantri adalah driver ojol. Begitu juga pengorder yang memesan makanan online, juga mayoritas dihibahkan ke driver ojol. Mereka tumbuh menjadi idola bagi para dermawan yang berkeinginan membantu sesama. 
Di sisi lain, para pedagang asongan, mbok jamu, starling (starb*ck keliling), dan pedagang kecil lainnya masih belum terlalu tersentuh. Mungkin karena sebagian memilih berhenti beroperasi, karna pusat keramaian tempat mereka mencari nafkah menjadi sepi. Mungkin juga karena kurang gercep (gerak cepat) dibanding driver ojol akibat keterbatasan dalam hal mobilisasi. Sebab sebagaimana kita ketahui, mayoritas mereka menjajakan produknya di kios kecil (sebagiannya pun kios kecil dadakan), berjalan kaki, ataupun bersepeda. 
Barangkali distribusi bantuan terhadap ojol bisa dilakukan secara lebih terstruktur. Semisal bekerjasama dengan platformnya ojol itu sendiri. Atau platformnya berinisiasi menggalang donasi buat driver mereka yang terdampak. Sebab mereka sudah pasti memiliki database yang valid, dan diharapkan bisa lebih merata dan lebih tertib. Dengan demikian, fokus penderma yang ingin mendistribusikan logistiknya secara langsung, bisa dialihkan ke kelompok sosial lain diluar ojol. 
Saya secara pribadi sangat mengapresiasi keberadaan ojol. Terutama di situasi seperti saat ini, keberadaan ojol untuk mengantarkan barang, makanan, ataupun bahan makanan mentah jelas-jelas sangat membantu. Namun menjadikan mereka seolah satu-satunya kelompok sosial yang harus dibantu saat ini, agaknya sedikit menyisakan sesak bagi yang lain.
Catatan senja
Jakarta, 11 April 2020


Ini sudah 18 April 2019, sehari setelah perhelatan akbar demokrasi di negara ini digelar. Setelah melalui proses nan panjang dengan beragam dinamika politik, saya fikir kemarin adalah batas dimana keributan berhenti. Batas dimana cebong dan kampret berdamai dan saling support untuk kemajuan bangsa. 
Saya beruntung pernah dibimbing untuk lebih memahami persoalan ketahanan nasional, dipertemukan dengan beragam orang, mengunjungi berbagai tempat, serta mendapatkan akses informasi yang cukup. Hal itu membuat saya menyadari betapa menjaga ke-bhinnekatunggal-ikaan itu amatlah penting. 
Kita beruntung punya beragam suku, beragam bahasa, budaya, agama, dan beragam golongan yang masih tetap komit berada dibawah kepak sayap Garuda. Bayangkan saja dinegara lain, masih satu suku dan satu agama saja mereka bisa perang saudara. Apalagi kita yang notabene amat beragam, tentunya punya tantangan lebih besar untuk menjaga negara ini tetap utuh dalam bingkai ke-Indonesiaan. 
Namun belakangan, proses-proses politik menggiring kita untuk tidak lagi mengedepankan identitas ke-Indonesiaan. Justru yang dikedepankan adalah identitas kesukuan, keagamaan atau golongan tertentu. Orang dengan mudahnya di cap A, B, C, D, sampai X hanya karena beda pilihan politik. Sedihnya lagi adalah muncul persekusi bahkan seruan-seruan menghalalkan darah bagi yang berbeda pilihan politik. Ini kan lucu, proses demokrasi yang seharusnya menjadi proses yang membahagiakan bagi seluruh kalangan, menjadi proses dimana sebagian orang menjadi takut menunjukkan aspirasi politiknya. Walaupun sebagiannya tetap PD untuk saling debat di sosmed. 
Disisi lain, banyak hoax dan berita menyesatkan bersileweran jelang pemilu. Targetannya tentu membakar emosi, sebab kalau emosi sudah naik, otak akan sulit berfikir jernih dan rasional. Efeknya, banyak hubungan pertemanan yang rusak. Padahal mereka membangun pertemanan bertahun-tahun, rusak hanya gegara beda dukungan politik, ini kan lucu lagi. Padahal kalau mau ngutang, pasti nyarinya teman, bukan capres.. Hehehe
Dalam hal ini tentunya, peran elit politik sangatlah krusial. Apakah elit politik mulai menggiring kepada proses mencairkan kembali ketegangan politik, atau menggiring masuk lebih jauh menuju kegaduhan politik. Disana kita bisa lihat, mana negarawan sejati dan mana politisi karbitan. 
Terlepas dari semua itu, saat pesta demokrasi usai, marilah kita kembali menghapus sekat perbedaan. Menyatukan kembali energi dalam bingkai ke-Indonesiaan. Menjahit kembali tenun kebangsaan yang sempat terurai. Dan kembalilah bertegur sapa dengan panggilan yang baik. Karna kata guru agama saya waktu SD, kita tidak boleh memanggil orang dengan panggilan yang buruk. Karena dalam nama seringkali banyak doa-doa baik yang diselipkan. 
Jakarta, 18 April 2019
Isma Saparni
Tukang lap meja..
Era globalisasi yang terus menggelinding membuat batas-batas antar Negara semakin kabur. Terlebih saat revolusi 4.0 didengungkan, dimana teknologi menjadi salah satu penyokong utama dalam menjalankan roda kehidupan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk keamanan dan pertahanan berbanding lurus dengan ancaman penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri. Sehingga pertahanan dan keamanan siber menjadi salah satu isu prioritas yang menjadi perbincangan hangat di semua negara.
Salah satu ancaman penyalahgunaan teknologi informasi adalah penyebarluasan hoax, ujaran kebencian. Penyebaran hoax dan ujaran kebencian di dunia maya mengancam lunturnya kohesi sosial di tengah masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Kohesi sosial menurut MacCoun mengacu pada sifat dan kualitas ikatan emosional persahabatan, keinginan, perhatian, dan kedekatan antara anggota kelompok.[1] Kohesi sosial dipengaruhi oleh beragam faktor, diantaranya adalah suku bangsa, bahasa, afiliasi politik, agama, dan kondisi tingkat pendapatan serta disparitasnya.[2] Perbedaan yang meruncing, dan kebencian yang tertanam terhadap kelompok tertentu memicu munculnya tindakan teror di tengah masyarakat.
Persoalan lain dari penyalahgunaan teknologi informasi adalah berkembangnya pola penyebaran paham berbau radikalisme dan terorisme. Dengan semakin canggihnya teknologi informasi, penyebaran paham radikalisme dan terorisme semakin mudah. Orang tidak lagi harus berkumpul di suatu tempat untuk bertukar informasi. Sebab ajaran berbau radikalisme dan terorisme bisa diakses dimana saja dan kapan saja oleh masyarakat. Hal ini tentu saja sedikit mengkhawatirkan, dimana kita ketahui bahwa anak muda atau generasi milenial merupakan kaum yang paling besar terpapar internet serta merupakan sasaran utama penyebaran paham tersebut. Penyebaran paham dan konsolidasi terroris bahkan tidak hanya terjadi di platform media sosial, namun juga di dark web yang jarang dijangkau.
Berkembangnya pola penyebaran paham radikalisme dan terorisme menuntut semakin kuatnya peran Polri dalam pencegahan dan penanganannya. Sistem deteksi dini terhadap hoax dan ujaran kebencian yang menjadi cikal bakal radikalisme mesti terus disempurnakan. Oleh karenanya dibutuhkan teknologi yang tetap upgrade untuk mendeteksi, serta skill anggota Polri yang mumpuni terhadap penguasaan teknologi dan informasi. Namun sayangnya Polri saat ini dinilai belum bisa keluar dari jebakan belanja gaji bagi anggotanya yang cukup besar (mencapai 70-an persen) dan menekan komponen belanja modal dan belanja barang[3]. Hal ini tentunya berimplikasi pada terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan deteksi aktivitas penyebaran hoax, ujaran kebencian, serta penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Kondisi ini tergambar dari keberadaan laboratorium forensik yang hanya dimiliki Polda di kota-kota besar seperti Medan, Palembang, Surabaya, Semarang, Makassar, Denpasar dan Jakarta.
Disisi lain, persoalan skill personel Polri dalam penguasaan teknologi informasi juga menjadi hal yang krusial untuk diperhatikan. Pola rekrutmen Polri yang belum menjadikan kemampuan penguasaan teknologi informasi sebagai standar baku perlu di evaluasi ulang. Hal ini mengingat pola kejahatan terutama penyebaran terorisme yang semakin kompleks sebagai konsekuensi logis dari teknologi yang semakin canggih. Selain itu upaya peningkatan kapasitas anggota Polri melalui berbagai pelatihan dan diklat terkait teknologi informasi juga perlu terus dikembangkan. Dengan semakin tersedianya sarana prasarana yang memadai dan kemampuan anggota Polri yang mumpuni diharapkan pencegahan dan penanganan terorisme bisa lebih tepat sasaran.


[1] Makmur Supriyatno, Tentang Ilmu Pertahananan, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), Hal. 408
[2] Nurulloh (ed), Presiden Jokowi Harapan Baru Indonesia, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2014), Hal. 211
[3] Metrotvnews.com, 5 Juni 2018, http://news.metrotvnews.com/hukum/Wb7JXorN-anggaran-2019-polri-dipangkas-rp18-1-triliun, diunduh pada 23 September 2018, pukul 20.01

Beberapa hari yang lalu, seorang adik mengingatkan bahwa sudah lama kami tidak bersua sambil menikmati kopi kawa. Kopi kawa atau yang juga sering disebut kawa daun ini merupakan salah satu minuman khas di sumatera barat.

Ia menjadi menarik karna tidak berasal dari seduhan biji kopi, sebagaimana sajian kopi pada umumnya. Kopi kawa justru berasal dari seduhan daun kopi yang sudah dikeringkan. Biasanya penyajiannya juga tidak di gelas, sebagaimana lazimnya penyajian kopi. Namun ia dinikmati di batok-batok kelapa yang sudah dibersihkan dengan didampingi saka (gula merah) ataupun susu kental sebagai pemanis.

Ide membuat minuman sejenis ini, konon katanya muncul akibat mirisnya hidup petani kopi di zaman penjajahan. Semua biji kopi petani di ambil oleh penjajah sebagai bentuk bayaran atas pajak tinggi yang mereka tetapkan. Kerinduan menikmati aroma kopi akhirnya hanya di bayar dengan menikmati seduhan daun kopi yang dikeringkan.

Jika dilihat dari sejarahnya, kopi kawa dulunya adalah kopinya masyarakat kelas bawah yang ditindas oleh penjajah. Namun pada akhirnya kenikmatan kopi kawa justru menjadi ciri khas tersendiri dan tidak lagi hanya dinikmati masyarakat petani kopi yang kehilangan kopinya. Kopi kawa telah menjadi magnet tersendiri bagi para pencinta kopi, khususnya di sumatera barat.

Pertama kali saya menikmati kopi kawa ini di daerah Simabur, di salah satu pinggiran jalan utama yang menghubungkan Padangpanjang dan Batusangkar. Menikmati seduhan kawa sambil memandangi padi yang menguning di sawah berjenjang nan apik, membuat saya betah berlama-lama disitu.

Sebagai anak rantau yang jauh dari rumah, tentunya kerinduan terhadap hal-hal berbau kampung halaman sering muncul. Salah satu cara mengobati paling ampuh buat saya  adalah datang ke tempat penjual kopi kawa yang ada di Jakarta. Beruntungnya tempat itu tidak terlalu jauh dari tempat saya tinggal. Sebelumnya kedai itu ada di Saharjo, dan sekarang sudah pindah ke Tebet.

Tatanan ruang yang ciamik dengan hiasan berbagai filosofi minang, lukisan tokoh-tokoh minang, serta life musik lagu-lagu minang akan membuat kerinduan akan kampung halaman sedikit berkurang. Apalagi disana hampir semua orang berbahasa minang. Bahasa yang jarang saya pakai kalau di Jakarta, kecuali jika bertemu orang-orang minang.

Tampaknya saya memang butuh ke sana segera.. 😃😃
Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Yerussalem pada akhirnya menuai reaksi dari berbagai belahan dunia. Pengakuan Amerika atas Yerussalem sebagai ibukota Israel menimbulkan kegaduhan dan menuai banyak kecaman. Dalam Sidang Dewan kKeamanan PBB, Amerika Serikat bahkan ngotot menggunakan hak vetonya saat 14 dari 15 negara menolak pengakuan Amerika atas ibukota Israel.  Meskipun Amerika mengancam akan memberikan sanksi ekonomi terhadap negara-negara yang berseberangan, namun dalam sidang darurat Majelis Umum PBB pada 21 Desember 2017, justru 128 negara menentang Amerika, dan hanya 9 negara yang mendukung. Walaupun keputusan sidang ini tidak mengikat, hal ini tentunya menjadi tamparan keras bagi Amerika Serikat. Akar konflik Israel dan Palestina diawali oleh deklarasi Balfour pada 2 November 1917. Isi deklarasi ini adalah Inggris akan mengupayakan Palestina sebagai tuan rumah bagi bangsa Yahudi, tapi dengan jaminan tidak akan mengganggu hak keagamaan dan sipil warga Palestina. Palestina yang menjadi wilayah kekaisaran ottoman Turki, akhirnya berada di bawah Mandat Inggris saat Ottoman Turki runtuh di tahun 1920. Selama mandat inilah imigrasi Yahudi terjadi secara besar-besaran ke Palestina. Praktik Holocaust di bawah pimpinan Hitler juga membuat semakin banyak warga Yahudi ingin berimigrasi ke Palestina. Pada tahun 1939, Inggris menerbitkan White Paper yang berisi kebijakan pembatasan imigrasi Yahudi ke Palestina. Hal ini membuat kelompok zionis berang dan melakukan serangkaian aksi teror. Akibatnya, Inggris didesak oleh berbagai negara termasuk AS untuk membuka keran imigrasi yang selama ini ditutup. Desakan yang ada akhirnya juga membuat Inggris mengembalikan mandat untuk mengelola palestina kepada PBB terhitung 14 Mei 1948.  Pada hari yang sama sebelum mandat Inggris berakhir, komunitas Yahudi di Palestina di bawah pimpinan David Ben Gurion mendeklarasikan berdirinya Negara Israel tanpa menyertakan batas-batas negaranya. Kondisi ini yang akhirnya memicu konflik berkepanjangan antara warga Palestina dan Israel. Upaya perundingan kedua belah pihak akhirnya tercapai lewat perjanjian Oslo di tahun 1993. Di mana salah satu poin pentingnya adalah Palestina memiliki otoritas untuk memerintah di kawasan Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan balasan Palestina mempromosikan toleransi dan mengakui hak Israel untuk tetap eksis. Pada kenyataannya perundingan ini tidak menghentikan upaya ekspansi Israel terhadap Palestina hingga saat ini. Begitu juga upaya merebut kembali Palestina dari Israel yang dilakukan kelompok Hamas. Babak baru konflik Israel-Palestina akhirnya juga dibuka oleh rencana AS memindahkan kedutaan besar Amerika di Israel ke Yerussalem yang berada dalam otoritas Palestina. Masa Depan Palestina Deklarasi pendirian Negara Israel tanpa menyertakan batas negara membuat Palestina rentan terhadap upaya ekspansi dan pencaplokan wilayah oleh tentara Israel. Kondisi ini menimbulkan banyak kerugian dan juga korban dari masyarakat Palestina. Berbagai aksi penyerangan dan kekerasan, selain menghancurkan wilayah, juga menimbulkan banyak korban jiwa dari masyarakat Palestina. Kondisi ini tentunya menimbulkan perasaan miris, sebab keselamatan mereka justru terancam di tanah airnya sendiri. Upaya PBB dalam menyelesaikan persoalan Palestina sebenarnya sudah dimulai melalui resolusi 181 tahun 1947 yang merekomendasikan agar wilayah Palestina yang saat itu dikuasai Inggris dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian untuk Negara Arab, satu bagian untuk Yahudi, sementara Yerussalem berada di bawah status internasional. Namun, resolusi ini gagal diimplementasikan sampai saat ini. Resolusi kedua dikeluarkan tahun 1967. Resolusi 2253 ini mengecam keras klaim Israel atas Yerussalem. Namun, Israel tetap mengklaim Yerussalem dan menyatakannya sebagai ibukota secara sepihak di tahun 1980. Resolusi lainnya adalah resolusi 4321 tahun 1988 yang mendesak Israel menghentikan pendudukan ilegalnya dari wilayah Palestina. Dalam resolusi ini, PBB juga mengecam keras praktik pelanggaran HAM Israel atas warga Palestina. Angin segar terhadap penyelesaian konflik wilayah Palestina juga muncul lewat resolusi 6719 tahun 2012 yang berisikan pengakuan Majelis Umum PBB terhadap Negara Palestina sebagai negara observer yang berhak mendapat akses ke pengadilan pidana internasional. Bahkan tahun lalu Israel juga dikecam dan didesak lewat resolusi 2334 atas upaya pembangunan pemukiman Israel di wilayah yang direbutnya. Penolakan Majelis Umum PBB atas rencana pemindahan kedutaan Amerika untuk Israel ke palestina pada 21 desember 2017 lalu juga merupakan bentuk upaya peredaman konflik Israel-Palestina oleh PBB. Walaupun tidak mengikat, setidaknya resolusi yang dihasilkan memberi gambaran kepada Palestina bahwa mayoritas negara berada di pihaknya. Artinya, oleh banyak negara, Palestina dianggap sebagai pihak yang benar. Namun persoalan Israel dan Palestina pada akhirnya tetap akan berlarut-larut jika tidak ada langkah kongkret dalam menyelesaikan sengketa yang ada. Tindakan yang dilakukan PBB sejauh ini jika dinilai hanya sebatas meredam aksi kekerasan dan meminimalisir dampak konflik. Sementara jika akar permasalahannya tidak diselesaikan, artinya status dan batas kedua negara tidak diputuskan dengan tegas, maka rasa kepemilikan akan tetap tinggi dan upaya pencaplokan wilayah akan terus berlanjut. Oleh karenanya, menurut penulis, resolusi 181 tahun 1947 perlu dikaji dan dipertimbangkan kembali oleh PBB untuk direalisasikan. Artinya, mesti ada putusan yang tegas terkait pembagian wilayah dan batas negara yang jelas antara Palestina dan Israel. Mediasi antara Palestina dan Israel dalam menentukan batas negara mesti dilakukan secara lebih massif oleh PBB.  Selain itu, keberpihakan mayoritas negara-negara dunia mesti diiringi juga dengan langkah-langkah nyata untuk menjadikan Palestina sebagai negara berdaulat yang keanggotaannya diakui secara penuh di PBB. Sebab ketimpangan status antara Israel (anggota penuh) dan Palestina (negara observer) di PBB juga menjadi kelemahan Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya. Pemerintah Indonesia dalam hal ini mesti terus mendorong penyelesaian konflik Israel dan Palestina dalam forum-forum PBB. Apalagi Palestina merupakan salah satu Negara yang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia.  Melalui pembagian dan batasan wilayah yang tegas antara Palestina dan Israel, diharapkan konflik dapat terselesaikan. Jika Palestina sudah berdiri sebagai negara yang berdaulat dan merdeka dengan batasan negara yang jelas, maka Israel tentu tidak bisa sembarangan melakukan penyerangan yang berujung pada berbagai kerugian. Dengan demikian kedamaian akan terbangun dan masyarakat Palestina dapat menikmati hak-hak nya secara leluasa dan membangun negaranya sebagaimana warga negara di belahan dunia lain. Namun, jika dukungan berbagai negara terhadap Palestina hanya sebatas kecaman tanpa ada langkah nyata untuk memerdekakan Palestina dan menjadikannya negara berdaulat dengan batasan wilayah yang jelas, maka Palestina akan tetap begitu saja. Artinya, bangsa Palestina akan tetap tertindas dan terancam di tanah air miliknya sendiri. Sementara penjajahan dan penindasan, katanya, adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan pembiaran terhadap kejahatan, sejatinya adalah kejahatan juga.
A call-to-action text Contact us