:::: MENU ::::
  • Konflik Dan Kekerasan Di Papua ; Akar Masalah Dan Strategi Penyelesaiannya

  • Terorisme dan Reformasi Internal Polri

  • Pemuda Di Satu Abad Indonesia

Perempuan yang mencintai Indonesia, Alu tataruang patah tigo, Samuik tapijak indak mati


 

Judul buku    : Identitas ; Tuntutan Atas Martabat dan Politik Kebencian (Terjemahan)

Pengarang    : Francis Fukuyama

Penerbit        : Bentang Pustaka

Tahun terbit : 2020

Jumlah halaman : 264 halaman

 

Fukuyama dalam buku ini memulai pembahasan mengenai identitas melalui pengenalan terhadap thymos. Dimana ia mendefinisikan thymos sebagai bagian dari jiwa yang membutuhkan pengakuan atau martabat. Thymos sendiri memiliki 2 varian; isothymia (tuntutan untuk dihormati atas dasar kesetaraan dengan orang lain) dan megalothymia (keinginan untuk diakui sebagai golongan yang lebih unggul). Dua keinginan yang terkesan berlawanan ini menurut Fukuyama dapat saja berjalan seiring, misalnya saja saat seorang tokoh politik yang ingin tampil di barisan terdepan (megalothymia) menggerakkan pengikutnya berdasarkan kebencian dan perasaan tidak dihargai dari kelompok tersebut (isothymia). 

Diskursus mengenai politik pengakuan dan martabat terus berkembang, hingga pada awal abad 19 ia sampai dipersimpangan antara pengakuan universal atas hak-hak individu dan cabang lainnya mengarah pada peryataan identitas kolektif yang dimanifestasikan dalam bentuk nasionalisme dan agama yang dipolitisasi. Dalam hal agama yang dipolitisasi, Fukuyama juga me-mention Islamisme di awal abad 20 sebagai tuntutan atas pengakuan status khusus untuk Islam sebagai dasar komunitas politik. Ia melihat fenomena Nasionalisme maupun Islamisme muncul sebagai bentuk ekspresi identitas kelompok yang merespon modernisasi dan perubahan sosial serba cepat yang merusak bentuk-bentuk komunitas yang lebih tua. 

Dalam buku ini Fukuyama juga menegaskan bahwa tidak ada yang salah dari politik identitas, sebab ia merupakan respon alami dan tak terhindarkan dari ketidak-adilan yang terjadi. Namun ia berubah menjadi masalah saat identitas ditafsirkan atau ditegaskan dengan cara tertentu. Terlebih jika persoalan identitas ini berkembang menjadi konflik laten di tengah masyarakat yang bisa meledak kapan saja. Solusi dari semakin menguatnya politik identitas ini menurut Fukuyama bukanlah meninggalkan gagasan identitas, namun mendefinisikan sebuah identitas nasional yang lebih besar dan lebih integratif serta memperhitungkan keragaman yang ada. 

Identitas nasional sendiri dibentuk dengan kepercayaan yang sama terhadap keabsahan sistem politik negara, entah sistem itu demokratis ataupun tidak. Keberadaan identitas nasional disini setidaknya memiliki 5 fungsi utama. Pertama, soal keamanan fisik, dimana identitas nasional yang lemah menciptakan masalah keamanan serius lainnya. Kedua, identitas nasional penting juga untuk kualitas pemerintahan. Dimana pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik yang efektif dan tingkat korupsi rendah sangatlah bergantung pada pejabat publik yang menempatkan kepentingan publik diatas kepentingan sempit mereka sendiri. Ketiga, keberadaan identitas nasional juga memfasilitasi pembangunan. Sebab jika tidak ada kebanggaan. Orang-orang tidak akan bekerja atas nama negaranya. Keempat, identitas nasional adalah untuk mempromosikan tingkat kepercayaan yang luas. Kepercayaan itu sendiri didasarkan pada modal sosial, yaitu kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain berdasarkan norma informal dan nilai bersama. Terakhir, identitas nasional menjadi penting untuk mempertahankan jaring pengaman sosial yang kuat guna mengurangi kesenjangan ekonomi. 

Di bagian akhir buku ini, Fukuyama menyinggung bagaimana fragmentasi masyarakat oleh politik identitas tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi, khususnya media sosial. Keberadaan media sosial telah berhasil mempercepat fragmentasi masyarakat sebab ia menghubungkan orang-orang yang berfikiran sama dengan yang tanpa perlu mengkhawatirkan tirani geografi. Ia menutup bukunya dengan pernyataan bahwa identitas dapat digunakan untuk memecah, tetapi dapat dan telah digunakan untuk berintegrasi. 

Buku ini mengangkat dan menganalisis isu kontemporer mengenai masalah politik identitas dengan penjelasan yang gamblang dan runut. Bahasa yang digunakan pun cenderung lebih lugas dan mudah dipahami, sehingga tidak terlalu berat untuk dibaca oleh kebanyakan orang. Barangkali disitulah kekuatan buku ini, Ia mampu men-deliver ide yang cukup serius dengan bahasa yang tidak terlalu kaku dan rumit. Namun buku ini bagi saya terkesan sedikit kurang balance karna Fukuyama hanya me-mention Islamisme dalam konteks agama yang dipolitisasi tapi kurang mengeksplorasi bagaimana perkembangan identitas di agama lain semisal Yahudi, Kristen, Budha, ataupun Hindu. 

Terlepas dari semua itu, buku ini layak dibaca bagi orang-orang yang memiliki ketertarikan di bidang sosial-politik terutama bagi mereka yang ingin memahami fenomena politik identitas yang selalu menghangat menjelang pesta demokrasi, entah itu di tingkatan lokal maupun nasional. 

Pergilah Corona!

Ilustrasi - Medcom.id.


Pemberian bantuan secara langsung, khususnya makanan dan bahan pokok tampaknya lebih banyak menyasar ke driver ojol. Di titik-titik dimana makanan ataupun logistik dibagikan, terlihat mayoritas yang mengantri adalah driver ojol. Begitu juga pengorder yang memesan makanan online, juga mayoritas dihibahkan ke driver ojol. Mereka tumbuh menjadi idola bagi para dermawan yang berkeinginan membantu sesama. 
Di sisi lain, para pedagang asongan, mbok jamu, starling (starb*ck keliling), dan pedagang kecil lainnya masih belum terlalu tersentuh. Mungkin karena sebagian memilih berhenti beroperasi, karna pusat keramaian tempat mereka mencari nafkah menjadi sepi. Mungkin juga karena kurang gercep (gerak cepat) dibanding driver ojol akibat keterbatasan dalam hal mobilisasi. Sebab sebagaimana kita ketahui, mayoritas mereka menjajakan produknya di kios kecil (sebagiannya pun kios kecil dadakan), berjalan kaki, ataupun bersepeda. 
Barangkali distribusi bantuan terhadap ojol bisa dilakukan secara lebih terstruktur. Semisal bekerjasama dengan platformnya ojol itu sendiri. Atau platformnya berinisiasi menggalang donasi buat driver mereka yang terdampak. Sebab mereka sudah pasti memiliki database yang valid, dan diharapkan bisa lebih merata dan lebih tertib. Dengan demikian, fokus penderma yang ingin mendistribusikan logistiknya secara langsung, bisa dialihkan ke kelompok sosial lain diluar ojol. 
Saya secara pribadi sangat mengapresiasi keberadaan ojol. Terutama di situasi seperti saat ini, keberadaan ojol untuk mengantarkan barang, makanan, ataupun bahan makanan mentah jelas-jelas sangat membantu. Namun menjadikan mereka seolah satu-satunya kelompok sosial yang harus dibantu saat ini, agaknya sedikit menyisakan sesak bagi yang lain.
Catatan senja
Jakarta, 11 April 2020


Ini sudah 18 April 2019, sehari setelah perhelatan akbar demokrasi di negara ini digelar. Setelah melalui proses nan panjang dengan beragam dinamika politik, saya fikir kemarin adalah batas dimana keributan berhenti. Batas dimana cebong dan kampret berdamai dan saling support untuk kemajuan bangsa. 
Saya beruntung pernah dibimbing untuk lebih memahami persoalan ketahanan nasional, dipertemukan dengan beragam orang, mengunjungi berbagai tempat, serta mendapatkan akses informasi yang cukup. Hal itu membuat saya menyadari betapa menjaga ke-bhinnekatunggal-ikaan itu amatlah penting. 
Kita beruntung punya beragam suku, beragam bahasa, budaya, agama, dan beragam golongan yang masih tetap komit berada dibawah kepak sayap Garuda. Bayangkan saja dinegara lain, masih satu suku dan satu agama saja mereka bisa perang saudara. Apalagi kita yang notabene amat beragam, tentunya punya tantangan lebih besar untuk menjaga negara ini tetap utuh dalam bingkai ke-Indonesiaan. 
Namun belakangan, proses-proses politik menggiring kita untuk tidak lagi mengedepankan identitas ke-Indonesiaan. Justru yang dikedepankan adalah identitas kesukuan, keagamaan atau golongan tertentu. Orang dengan mudahnya di cap A, B, C, D, sampai X hanya karena beda pilihan politik. Sedihnya lagi adalah muncul persekusi bahkan seruan-seruan menghalalkan darah bagi yang berbeda pilihan politik. Ini kan lucu, proses demokrasi yang seharusnya menjadi proses yang membahagiakan bagi seluruh kalangan, menjadi proses dimana sebagian orang menjadi takut menunjukkan aspirasi politiknya. Walaupun sebagiannya tetap PD untuk saling debat di sosmed. 
Disisi lain, banyak hoax dan berita menyesatkan bersileweran jelang pemilu. Targetannya tentu membakar emosi, sebab kalau emosi sudah naik, otak akan sulit berfikir jernih dan rasional. Efeknya, banyak hubungan pertemanan yang rusak. Padahal mereka membangun pertemanan bertahun-tahun, rusak hanya gegara beda dukungan politik, ini kan lucu lagi. Padahal kalau mau ngutang, pasti nyarinya teman, bukan capres.. Hehehe
Dalam hal ini tentunya, peran elit politik sangatlah krusial. Apakah elit politik mulai menggiring kepada proses mencairkan kembali ketegangan politik, atau menggiring masuk lebih jauh menuju kegaduhan politik. Disana kita bisa lihat, mana negarawan sejati dan mana politisi karbitan. 
Terlepas dari semua itu, saat pesta demokrasi usai, marilah kita kembali menghapus sekat perbedaan. Menyatukan kembali energi dalam bingkai ke-Indonesiaan. Menjahit kembali tenun kebangsaan yang sempat terurai. Dan kembalilah bertegur sapa dengan panggilan yang baik. Karna kata guru agama saya waktu SD, kita tidak boleh memanggil orang dengan panggilan yang buruk. Karena dalam nama seringkali banyak doa-doa baik yang diselipkan. 
Jakarta, 18 April 2019
Isma Saparni
Tukang lap meja..
Era globalisasi yang terus menggelinding membuat batas-batas antar Negara semakin kabur. Terlebih saat revolusi 4.0 didengungkan, dimana teknologi menjadi salah satu penyokong utama dalam menjalankan roda kehidupan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk keamanan dan pertahanan berbanding lurus dengan ancaman penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri. Sehingga pertahanan dan keamanan siber menjadi salah satu isu prioritas yang menjadi perbincangan hangat di semua negara.
Salah satu ancaman penyalahgunaan teknologi informasi adalah penyebarluasan hoax, ujaran kebencian. Penyebaran hoax dan ujaran kebencian di dunia maya mengancam lunturnya kohesi sosial di tengah masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Kohesi sosial menurut MacCoun mengacu pada sifat dan kualitas ikatan emosional persahabatan, keinginan, perhatian, dan kedekatan antara anggota kelompok.[1] Kohesi sosial dipengaruhi oleh beragam faktor, diantaranya adalah suku bangsa, bahasa, afiliasi politik, agama, dan kondisi tingkat pendapatan serta disparitasnya.[2] Perbedaan yang meruncing, dan kebencian yang tertanam terhadap kelompok tertentu memicu munculnya tindakan teror di tengah masyarakat.
Persoalan lain dari penyalahgunaan teknologi informasi adalah berkembangnya pola penyebaran paham berbau radikalisme dan terorisme. Dengan semakin canggihnya teknologi informasi, penyebaran paham radikalisme dan terorisme semakin mudah. Orang tidak lagi harus berkumpul di suatu tempat untuk bertukar informasi. Sebab ajaran berbau radikalisme dan terorisme bisa diakses dimana saja dan kapan saja oleh masyarakat. Hal ini tentu saja sedikit mengkhawatirkan, dimana kita ketahui bahwa anak muda atau generasi milenial merupakan kaum yang paling besar terpapar internet serta merupakan sasaran utama penyebaran paham tersebut. Penyebaran paham dan konsolidasi terroris bahkan tidak hanya terjadi di platform media sosial, namun juga di dark web yang jarang dijangkau.
Berkembangnya pola penyebaran paham radikalisme dan terorisme menuntut semakin kuatnya peran Polri dalam pencegahan dan penanganannya. Sistem deteksi dini terhadap hoax dan ujaran kebencian yang menjadi cikal bakal radikalisme mesti terus disempurnakan. Oleh karenanya dibutuhkan teknologi yang tetap upgrade untuk mendeteksi, serta skill anggota Polri yang mumpuni terhadap penguasaan teknologi dan informasi. Namun sayangnya Polri saat ini dinilai belum bisa keluar dari jebakan belanja gaji bagi anggotanya yang cukup besar (mencapai 70-an persen) dan menekan komponen belanja modal dan belanja barang[3]. Hal ini tentunya berimplikasi pada terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan deteksi aktivitas penyebaran hoax, ujaran kebencian, serta penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Kondisi ini tergambar dari keberadaan laboratorium forensik yang hanya dimiliki Polda di kota-kota besar seperti Medan, Palembang, Surabaya, Semarang, Makassar, Denpasar dan Jakarta.
Disisi lain, persoalan skill personel Polri dalam penguasaan teknologi informasi juga menjadi hal yang krusial untuk diperhatikan. Pola rekrutmen Polri yang belum menjadikan kemampuan penguasaan teknologi informasi sebagai standar baku perlu di evaluasi ulang. Hal ini mengingat pola kejahatan terutama penyebaran terorisme yang semakin kompleks sebagai konsekuensi logis dari teknologi yang semakin canggih. Selain itu upaya peningkatan kapasitas anggota Polri melalui berbagai pelatihan dan diklat terkait teknologi informasi juga perlu terus dikembangkan. Dengan semakin tersedianya sarana prasarana yang memadai dan kemampuan anggota Polri yang mumpuni diharapkan pencegahan dan penanganan terorisme bisa lebih tepat sasaran.


[1] Makmur Supriyatno, Tentang Ilmu Pertahananan, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), Hal. 408
[2] Nurulloh (ed), Presiden Jokowi Harapan Baru Indonesia, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2014), Hal. 211
[3] Metrotvnews.com, 5 Juni 2018, http://news.metrotvnews.com/hukum/Wb7JXorN-anggaran-2019-polri-dipangkas-rp18-1-triliun, diunduh pada 23 September 2018, pukul 20.01

Beberapa hari yang lalu, seorang adik mengingatkan bahwa sudah lama kami tidak bersua sambil menikmati kopi kawa. Kopi kawa atau yang juga sering disebut kawa daun ini merupakan salah satu minuman khas di sumatera barat.

Ia menjadi menarik karna tidak berasal dari seduhan biji kopi, sebagaimana sajian kopi pada umumnya. Kopi kawa justru berasal dari seduhan daun kopi yang sudah dikeringkan. Biasanya penyajiannya juga tidak di gelas, sebagaimana lazimnya penyajian kopi. Namun ia dinikmati di batok-batok kelapa yang sudah dibersihkan dengan didampingi saka (gula merah) ataupun susu kental sebagai pemanis.

Ide membuat minuman sejenis ini, konon katanya muncul akibat mirisnya hidup petani kopi di zaman penjajahan. Semua biji kopi petani di ambil oleh penjajah sebagai bentuk bayaran atas pajak tinggi yang mereka tetapkan. Kerinduan menikmati aroma kopi akhirnya hanya di bayar dengan menikmati seduhan daun kopi yang dikeringkan.

Jika dilihat dari sejarahnya, kopi kawa dulunya adalah kopinya masyarakat kelas bawah yang ditindas oleh penjajah. Namun pada akhirnya kenikmatan kopi kawa justru menjadi ciri khas tersendiri dan tidak lagi hanya dinikmati masyarakat petani kopi yang kehilangan kopinya. Kopi kawa telah menjadi magnet tersendiri bagi para pencinta kopi, khususnya di sumatera barat.

Pertama kali saya menikmati kopi kawa ini di daerah Simabur, di salah satu pinggiran jalan utama yang menghubungkan Padangpanjang dan Batusangkar. Menikmati seduhan kawa sambil memandangi padi yang menguning di sawah berjenjang nan apik, membuat saya betah berlama-lama disitu.

Sebagai anak rantau yang jauh dari rumah, tentunya kerinduan terhadap hal-hal berbau kampung halaman sering muncul. Salah satu cara mengobati paling ampuh buat saya  adalah datang ke tempat penjual kopi kawa yang ada di Jakarta. Beruntungnya tempat itu tidak terlalu jauh dari tempat saya tinggal. Sebelumnya kedai itu ada di Saharjo, dan sekarang sudah pindah ke Tebet.

Tatanan ruang yang ciamik dengan hiasan berbagai filosofi minang, lukisan tokoh-tokoh minang, serta life musik lagu-lagu minang akan membuat kerinduan akan kampung halaman sedikit berkurang. Apalagi disana hampir semua orang berbahasa minang. Bahasa yang jarang saya pakai kalau di Jakarta, kecuali jika bertemu orang-orang minang.

Tampaknya saya memang butuh ke sana segera.. 😃😃
Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Yerussalem pada akhirnya menuai reaksi dari berbagai belahan dunia. Pengakuan Amerika atas Yerussalem sebagai ibukota Israel menimbulkan kegaduhan dan menuai banyak kecaman. Dalam Sidang Dewan kKeamanan PBB, Amerika Serikat bahkan ngotot menggunakan hak vetonya saat 14 dari 15 negara menolak pengakuan Amerika atas ibukota Israel.  Meskipun Amerika mengancam akan memberikan sanksi ekonomi terhadap negara-negara yang berseberangan, namun dalam sidang darurat Majelis Umum PBB pada 21 Desember 2017, justru 128 negara menentang Amerika, dan hanya 9 negara yang mendukung. Walaupun keputusan sidang ini tidak mengikat, hal ini tentunya menjadi tamparan keras bagi Amerika Serikat. Akar konflik Israel dan Palestina diawali oleh deklarasi Balfour pada 2 November 1917. Isi deklarasi ini adalah Inggris akan mengupayakan Palestina sebagai tuan rumah bagi bangsa Yahudi, tapi dengan jaminan tidak akan mengganggu hak keagamaan dan sipil warga Palestina. Palestina yang menjadi wilayah kekaisaran ottoman Turki, akhirnya berada di bawah Mandat Inggris saat Ottoman Turki runtuh di tahun 1920. Selama mandat inilah imigrasi Yahudi terjadi secara besar-besaran ke Palestina. Praktik Holocaust di bawah pimpinan Hitler juga membuat semakin banyak warga Yahudi ingin berimigrasi ke Palestina. Pada tahun 1939, Inggris menerbitkan White Paper yang berisi kebijakan pembatasan imigrasi Yahudi ke Palestina. Hal ini membuat kelompok zionis berang dan melakukan serangkaian aksi teror. Akibatnya, Inggris didesak oleh berbagai negara termasuk AS untuk membuka keran imigrasi yang selama ini ditutup. Desakan yang ada akhirnya juga membuat Inggris mengembalikan mandat untuk mengelola palestina kepada PBB terhitung 14 Mei 1948.  Pada hari yang sama sebelum mandat Inggris berakhir, komunitas Yahudi di Palestina di bawah pimpinan David Ben Gurion mendeklarasikan berdirinya Negara Israel tanpa menyertakan batas-batas negaranya. Kondisi ini yang akhirnya memicu konflik berkepanjangan antara warga Palestina dan Israel. Upaya perundingan kedua belah pihak akhirnya tercapai lewat perjanjian Oslo di tahun 1993. Di mana salah satu poin pentingnya adalah Palestina memiliki otoritas untuk memerintah di kawasan Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan balasan Palestina mempromosikan toleransi dan mengakui hak Israel untuk tetap eksis. Pada kenyataannya perundingan ini tidak menghentikan upaya ekspansi Israel terhadap Palestina hingga saat ini. Begitu juga upaya merebut kembali Palestina dari Israel yang dilakukan kelompok Hamas. Babak baru konflik Israel-Palestina akhirnya juga dibuka oleh rencana AS memindahkan kedutaan besar Amerika di Israel ke Yerussalem yang berada dalam otoritas Palestina. Masa Depan Palestina Deklarasi pendirian Negara Israel tanpa menyertakan batas negara membuat Palestina rentan terhadap upaya ekspansi dan pencaplokan wilayah oleh tentara Israel. Kondisi ini menimbulkan banyak kerugian dan juga korban dari masyarakat Palestina. Berbagai aksi penyerangan dan kekerasan, selain menghancurkan wilayah, juga menimbulkan banyak korban jiwa dari masyarakat Palestina. Kondisi ini tentunya menimbulkan perasaan miris, sebab keselamatan mereka justru terancam di tanah airnya sendiri. Upaya PBB dalam menyelesaikan persoalan Palestina sebenarnya sudah dimulai melalui resolusi 181 tahun 1947 yang merekomendasikan agar wilayah Palestina yang saat itu dikuasai Inggris dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian untuk Negara Arab, satu bagian untuk Yahudi, sementara Yerussalem berada di bawah status internasional. Namun, resolusi ini gagal diimplementasikan sampai saat ini. Resolusi kedua dikeluarkan tahun 1967. Resolusi 2253 ini mengecam keras klaim Israel atas Yerussalem. Namun, Israel tetap mengklaim Yerussalem dan menyatakannya sebagai ibukota secara sepihak di tahun 1980. Resolusi lainnya adalah resolusi 4321 tahun 1988 yang mendesak Israel menghentikan pendudukan ilegalnya dari wilayah Palestina. Dalam resolusi ini, PBB juga mengecam keras praktik pelanggaran HAM Israel atas warga Palestina. Angin segar terhadap penyelesaian konflik wilayah Palestina juga muncul lewat resolusi 6719 tahun 2012 yang berisikan pengakuan Majelis Umum PBB terhadap Negara Palestina sebagai negara observer yang berhak mendapat akses ke pengadilan pidana internasional. Bahkan tahun lalu Israel juga dikecam dan didesak lewat resolusi 2334 atas upaya pembangunan pemukiman Israel di wilayah yang direbutnya. Penolakan Majelis Umum PBB atas rencana pemindahan kedutaan Amerika untuk Israel ke palestina pada 21 desember 2017 lalu juga merupakan bentuk upaya peredaman konflik Israel-Palestina oleh PBB. Walaupun tidak mengikat, setidaknya resolusi yang dihasilkan memberi gambaran kepada Palestina bahwa mayoritas negara berada di pihaknya. Artinya, oleh banyak negara, Palestina dianggap sebagai pihak yang benar. Namun persoalan Israel dan Palestina pada akhirnya tetap akan berlarut-larut jika tidak ada langkah kongkret dalam menyelesaikan sengketa yang ada. Tindakan yang dilakukan PBB sejauh ini jika dinilai hanya sebatas meredam aksi kekerasan dan meminimalisir dampak konflik. Sementara jika akar permasalahannya tidak diselesaikan, artinya status dan batas kedua negara tidak diputuskan dengan tegas, maka rasa kepemilikan akan tetap tinggi dan upaya pencaplokan wilayah akan terus berlanjut. Oleh karenanya, menurut penulis, resolusi 181 tahun 1947 perlu dikaji dan dipertimbangkan kembali oleh PBB untuk direalisasikan. Artinya, mesti ada putusan yang tegas terkait pembagian wilayah dan batas negara yang jelas antara Palestina dan Israel. Mediasi antara Palestina dan Israel dalam menentukan batas negara mesti dilakukan secara lebih massif oleh PBB.  Selain itu, keberpihakan mayoritas negara-negara dunia mesti diiringi juga dengan langkah-langkah nyata untuk menjadikan Palestina sebagai negara berdaulat yang keanggotaannya diakui secara penuh di PBB. Sebab ketimpangan status antara Israel (anggota penuh) dan Palestina (negara observer) di PBB juga menjadi kelemahan Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya. Pemerintah Indonesia dalam hal ini mesti terus mendorong penyelesaian konflik Israel dan Palestina dalam forum-forum PBB. Apalagi Palestina merupakan salah satu Negara yang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia.  Melalui pembagian dan batasan wilayah yang tegas antara Palestina dan Israel, diharapkan konflik dapat terselesaikan. Jika Palestina sudah berdiri sebagai negara yang berdaulat dan merdeka dengan batasan negara yang jelas, maka Israel tentu tidak bisa sembarangan melakukan penyerangan yang berujung pada berbagai kerugian. Dengan demikian kedamaian akan terbangun dan masyarakat Palestina dapat menikmati hak-hak nya secara leluasa dan membangun negaranya sebagaimana warga negara di belahan dunia lain. Namun, jika dukungan berbagai negara terhadap Palestina hanya sebatas kecaman tanpa ada langkah nyata untuk memerdekakan Palestina dan menjadikannya negara berdaulat dengan batasan wilayah yang jelas, maka Palestina akan tetap begitu saja. Artinya, bangsa Palestina akan tetap tertindas dan terancam di tanah air miliknya sendiri. Sementara penjajahan dan penindasan, katanya, adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan pembiaran terhadap kejahatan, sejatinya adalah kejahatan juga.
Satu abad Indonesia adalah momentum emas untuk melihat pencapaian bangsa Indonesia. Perjalanan satu abad sebuah Negara tentunya sangat dipengaruhi oleh berbagai fondasi yang dibangun serta perkembangan situasi yang terjadi hari ini. Kemajuan teknologi, perubahan kondisi geopolitik, pengaruh globalisasi dan perkembangan kualitas SDM tentunya sangat menentukan bagaimana kondisi Indonesia di tahun 2045, beserta peluang dan tantangannya yang mungkin lahir. Dalam hal ini, pemuda sebagai generasi penerus tentunya memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan arah Indonesia di ulang tahun emasnya. Indonesia di satu abad kemerdekaannya telah coba dirumuskan dalam skenario Indonesia 2045. Istilah skenario Indonesia 2045 lahir dari hasil riset lemhannas RI yang diketuai Panutan S Sulendrakusuma. Menurut panutan, Skenario adalah kisah tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Skenario dibentuk bukan hanya untuk lebih memahami masa depan, melainkan lebih dari itu, yaitu untuk memengaruhinya. Skenario Indonesia 2045 memberikan jawaban tentang kondisi NKRI, peluang dan tantangannya pada momentum satu abad Indonesia tersebut. Lemhannas RI merumuskan 4 skenario untuk Indonesia tahun 2045. Masing-masing skenario dipicu oleh kekuatan penggeraknya, yaitu demografi, ekonomi, geopolitik, dan perubahan iklim. Skenario yang dihasilkan diberi nama Skenario Mata Air, Skenario Sungai, Skenario Kepulauan, dan Skenario Air Terjun. Skenario mata air dengan demografi sebagai kekuatan penggerak menggambarkan bahwa pada tahun 2045, penduduk Indonesia didominasi generasi berpendidikan tinggi, menguasai penggunaan teknologi informasi, aktif bermedia sosial, serta terpapar nilai-nilai global. Generasi baru di tahun 2045 kebanyakan berasal dari keluarga biasa, yang terpaut jauh dari generasi pendahulu pada masa kemerdekaan. Sehingga ide tentang cara berindonesia yang baik juga berbeda dengan ide generasi pendahulunya. Generasi ini juga terbiasa memperlakukan semua orang sederajat. Menurutnya, mempertahankan NKRI harus lebih didasarkan kepada prinsip integrasi fungsional jika dibandingkan dengan integrasi historis. Dalam skenario mata air, pemerintahan di tingkat pusat diprediksi sudah berjalan transparan, cepat, dan adil, serta kualitas institusi dan SDM sudah membaik. Namun, masih terjadi percampuran kepentingan antara bisnis, politik, dan bisnis birokrasi. Elite bisnis semakin banyak menjadi pemimpin di lembaga negara. Disisi lain, pemerintahan di tingkat daerah masih diwarnai kualitas institusi dan SDM yang tidak merata, yang terkadang menghambat pembangunan. Kondisi ini menimbulkan terjadinya ketimpangan antardaerah dan berbagai gesekan sosial antar masyarakat. Akibatnya aspirasi untuk memisahkan diri pun kadang-kadang masih terdengar. Selanjutnya dalam skenario sungai yang digerakkan oleh kekuatan ekonomi digambarkan bahwa Indonesia di 2045 telah keluar dari ancaman 'failed state' dan merupakan negara industri cukup maju dengan struktur ekonomi 'belah ketupat'. Artinya jumlah kelas menengah lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin maupun konglomerat. Kemitraan antara sektor besar, menengah, dan kecil juga berjalan lebih baik dengan didukung infrastruktur, tata ruang, reforma agraria, kebijakan perbankan, fiskal, moneter, dan pasar modal. Dukungan iptek juga membuat sektor agroindustri berkembang sehingga terjadi peningkatan kemakmuran di perdesaan. Tantangan skenario ini berada pada permasalahan ekonomi yang berdampak pada kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial serta korupsi. Juga, masih terjadi konflik lahan dan buruh yang diberi upah di bawah UMR. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan penduduk besar dan sangat beragam juga masih menjadi persoalan tersendiri yang berdampak secara ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Skenario selanjutnya adalag skenario kepulauan, dimana skenario ini didasarkan pada kekuatan geopolitik Indonesia. Skenario ini menggambarkan pada 2045, Indonesia tetap eksis di tengah-tengah peradaban modern dunia sebagai bangsa yang multietnik, multikultur, bangsa yang pluralis namun dengan kadar nasionalisme yang tipis. Kekuatan militer Indonesia digambarkan sudah besar, tetapi belum efektif dan efisien karena teknologi dan penguasaannya tidak sesuai lagi dengan zamannya. Skenario kepualauan membuat Indonesia disibukkan dengan pengamanan poros maritim dunia dan eksplorasi bawah laut yang dilakukan state dan non-state actor di sekitar NKRI. Pada era ini, regionalisasi pengaturan operasional penerbangan di wilayah udara RI sudah terjadi namun dikendalikan negara tetangga. Di tahun 2045, ketahanan nasional RI belum tangguh secara menyeluruh. Pengakuan regional/internasional atas kapasitas diplomasi RI juga belum tinggi sehingga Indonesia sulit memperjuangkan kepentingan nasionalnya di forum internasional. Skenario terakhir adalah skenario air terjun, dimana penggeraknya didasarkan pada perubahan iklim. Skenario ini menggambarkan Indonesia pada tahun 2045 sudah menerapkan perencanaan pembangunan yang berbasis rendah karbon dan mengadaptasi pemanfaatan ruang berdasarkan penataan ruang wilayah yang baik. Pemerintah secara bertahap mencoba meninggalkan praktik pengambilan keputusan yang berdasarkan pada keuntungan jangka pendek serta lebih mencoba cara yang ramah lingkungan meskipun manfaatnya hanya dirasakan dalam jangka panjang. Pembangunan yang dilakukan telah memperhatikan prinsip-prinsip sustainable development goals, yaitu environmental sustainability, economic sustainability, dan social sustainability. Sektor swasta telah berperan aktif dalam pembiayaan program pembangunan berkelanjutan melalui konsep green banking dan green financing. Low carbon development menjadi strategi utama yang dilakukan guna meningkatkan ketahanan energi di dalam negeri. Selain itu, kedaulatan pangan di 2045 dijadikan fokus utama dalam mengelola ketahanan pangan. Tantangan Bagi Pemuda Indonesia Skenario Indonesia 2045 memberikan gambaran mengenai berbagai tantangan yang mungkin terjadi ketika Indonesia berumur satu abad. Dalam skenario mata air, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah ketika peluang bonus demografi tidak dapat dikelola dengan baik. Peluang bonus demografi yang tidak terkelola dengan baik justru dapat berubah menjadi "bencana demografi". Dimana generasi muda yang seharusnya berkontribusi positif justru menjadi beban Negara akibat minimnya skill dan rendahnya daya saing SDM yang dimiliki. Jika terus dibiarkan, maka Negara Indonesia di tahun 2045 justru menjadi Negara terbelakang akibat SDM-nya tidak mampu berdaya saing. Oleh karenanya akses pendidikan mesti dibuka seluas-luasnya kepada generasi muda agar mereka bisa mengembangkan kapasitasnya sebagai bekal dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penguasaan IT dan paparan nilai-nilai global yang diprediksi akan diterima secara luas oleh generasi Indonesia di 2045 juga akan menjadi boomerang jika kecenderungan masyarakat terhadap integrasi fungsional lebih besar dibanding integrasi historis. Karena dalam integrasi fungsional, masyarakat hanya dilihat sebagai sistem yang dipersatukan oleh adanya kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi melalui interaksi diantara unsur-unsur yang ada. Kondisi ini tentunya mengancam keutuhan dan kekokohan NKRI sebab kecenderungan terhadap integrasi fungsional secara tidak langsung akan mengikis rasa nasionalisme. Hal ini patut diwaspadai sebab memudarnya nasionalisme tentunya akan merenggangkan ikatan kebangsaan yang sudah ada. Sehingga akan berpotensi terhadap terjadinya perpecahan dan disintegrasi bangsa. Gejala memudarnya nasionalisme diantaranya dapat dilihat dari menguatnya primordialisme dan isu SARA. Gejala ini sudah kita temukan pada beberapa waktu terakhir, khususnya dalam kontestasi pilkada. Budaya politik masyarakat yang masih rendah dengan mengedepankan isu SARA dalam menarik dukungan tentunya menjadi celah bagi berkembangnya perpecahan di masyarakat. Kondisi ini juga diperparah oleh penetrasi nilai-nilai global yang sebagiannya tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Misalnya saja penetrasi nilai-nilai individualism yang berpotensi merenggangkan ikatan kebangsaan yang akhirnya memudarkan nasionalisme anak bangsa. Disamping itu, ekses kemajuan TIK yang semakin memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaan, disisi lain perlahan juga menghapus interaksi antar masyarakat. Oleh karenanya penguatan rasa nasionalisme dan paham kebangsaan perlu terus digalakkan dan ditanamkan dalam diri generasi muda. Hal ini penting mengingat di tahun 2045 pos-pos strategis Indonesia tentunya akan diisi oleh generasi muda yang ada hari ini. Tantangan lain dari skenario Indonesia 2045 yang perlu dijawab oleh generasi muda hari ini adalah menyiapkan kader terbaik bagi kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional tentunya sangat dibutuhkan dalam menjamin keberlangsungan Indonesia di masa yang akan datang. Sementara kepemimpinan nasional yang ada hari ini dinilai belum optimal perannya. Belum optimalnya peran kepemimpinan nasional disinyalir disebabkan oleh pola rekrutmen dan kaderisasi pemimpin yang belum berjalan efektif. Pola rekrutmen dan kaderisasi yang tidak matang melahirkan pemimpin yang terlalu berorientasi kekuasaan serta minim sifat kenegarawanan. Jika generasi muda hari ini belum mampu menyiapkan kader terbaik untuk mengisi pos-pos kepemimpinan nasional, maka kehidupan Indonesia di tahun 2045 diprediksi akan sarat dengan menonjolnya kepentingan kelompok yang akhirnya akan menimbulkan banyak gesekan baik politik, ekonomi, maupun sosial. Gesekan ini tentunya akan berpengaruh terhadap stabilitas nasional dan mengancam keutuhan Negara. Oleh karenanya masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya mesti membekali diri dengan pendidikan politik yang baik. Pendidikan politik mesti diberikan sejak dini terhadap masyarakat, khususnya generasi muda agar budaya politik masyarakat di masa yang akan datang menjadi semakin baik. Masyarakat dengan budaya politik yang baik tentunya akan melahirkan pemimpin yang baik pula. Sementara dalam skenario sungai, Indonesia memiliki kemungkinan besar untuk tumbuh menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia, tapi sekaligus juga bisa mengalami "middle income trap". Potensi SDA yang dimiliki dapat menjadi peluang Indonesia menguasai perekonomian dunia. Namun jika skill dan kapasitas SDM tidak terus menerus dikembangkan maka kondisi perekonomian Indonesia justru akan stagnan. Apalagi jika potensi SDA yang dimiliki semakin menipis. Oleh karenanya perlu ada kebijakan pemerintah dalam melakukan transformasi struktural di bidang ekonomi dan memunculkan berbagai inovasi guna memperoleh manfaat lebih dari sumber pertumbuhan yang ada saat ini. Disisi lain kesadaran generasi muda hari ini juga perlu dibangun terus menerus, guna meningkatkan skill dan kapasitasnya serta mengembangkan inovasi. Sebab Negara-negara yang mampu keluar dari middle income trap adalah Negara-negara yang tingkat inovasinya tinggi. Sementara menurut Global Innovation Index 2017, peringkat inovasi Indonesia hanya berada di posisi 87 dari total 127 negara. Disisi lain, dalam skenario kepulauan tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Karena dengan menjadi poros maritim dunia, kondisi geopolitik Indonesia akan menjadi kekuatan yang dapat memajukan Indonesia. Namun upaya mewujudkan poros maritim juga masih terkendala banyak hal. Diantaranya adalah minimnya infrastruktur yang dimiliki, terutama pelabuhan dan juga teknologi yang dimiliki. Begitu juga halnya dengan sarana dan prasarana pengamanan yang dimiliki Indonesia. Hal ini penting mengingat rentang kendali wilayah laut Indonesia yang cukup luas. Dari segi SDM, kebutuhan untuk eksplorasi dan pengolahan hasil laut Indonesia rata-rata 200 ribu orang per tahun, namun perguruan tinggi baru mampu meluluskan sekitar 1.000 sarjana tiap tahun. Kebutuhan ini yang juga mesti dijawab oleh generasi muda guna mensukseskan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dalam skenario air terjun, pengelolaan yang tepat dapat menempatkan Indonesia menjadi paru-paru dunia serta memiliki banyak sumber energi. Namun skenario ini juga sangat rawan terhadap terjadinya krisis energi dan kerusakan lingkungan ketika Indonesia tidak mampu mengantisipasi perubahan iklim. Kondisi ini dapat terjadi ketika pemahaman mengenai dampak perubahan iklim rendah, sehingga kesadaran mengantisipasinya juga rendah baik di masyarakat maupun di elit pemerintahan. Kesadaran yang rendah membuat masyarakat melakukan eksplorasi besar-besaran terhadap sumber daya yang dimiliki. Sementara kesadaran yang rendah di elit pemerintahan membuat kebijakan yang lahir tidak pro terhadap antisipasi perubahan iklim. Dalam konteks ini kesadaran pemuda terhadap dampak perubahan iklim mesti dibangun secara optimal sedari dini. Sebab di masa depan mereka yang harus mengambil peran untuk membangun kesadaran masyarakat serta merumuskan kebijakan pemerintah, terutama terkait upaya antisipasi perubahan iklim. Dampak perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik pada akhirnya akan berujung terhadap konflik di tengah masyarakat. Pemanasan global tahun 2045 akan diikuti perubahan iklim dan meningkatkan curah hujan yang berpotensi menyebabkan banjir dan erosi. Lingkungan yang sudah rusak dan krisis energi berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat yang juga berujung pada upaya disintegrasi. Berbagai tantangan yang mungkin muncul di ulang tahun emas Indonesia pada akhirnya bermuara pada tuntutan peran generasi muda. Generasi muda sebagai pengisi pos-pos strategis di masa depan mesti memperrsiapkan diri untuk mewaspadai dan mengantisipasi dampak negatif di masa depan. Dalam hal ini penguatan nasionalisme dan paham kebangsaan perlu dimassifkan untuk selalu mempererat engagement di masyarakat. Peningkatan kapasitas dan daya saing anak muda di tataran global juga menjadi PR tersendiri untuk mewujudkan Indonesia emas di ulang tahun emasnya. Begitu juga kesadaran akan pentingnya poros maritim dan dampak perubahan iklim yang mesti terus dipupuk agar anak muda Indonesia tidak lagi gamang menghadapi masa depan. Terakhir, investasi terhadap potensi generasi muda hari ini pada akhirnya menentukan wajah Indonesia di masa depan. Akankah menjadi Negara unggul di 2045 ataukah terjebak dalam tantangan skenario 2045 itu sendiri. Kita yang menjawabnya..
Di awal tahun lalu wacana mengenai sertifikasi penceramah pernah digaungkan oleh kemenag. Namun muncul penolakan dan cacian dari beberapa kelompok. Memang waktunya kurang tepat, sebab masih dalam momen pilkada dan masyarakat masih sensitif dengan upaya-upaya yang dianggap menyinggung agama. 

Tapi mari kita coba fikirkan lagi wacana tersebut hari ini. Coba kita cermati fenomena penceramah yang ada hari ini dan mari kita jawab dengan jujur, ada berapa banyak yang tiba-tiba jadi penceramah instan. Sekolah tidak jelas dimana, mondok tidak jelas dimana, tiba-tiba sudah mengaku ustadz. Orang-orang sejenis itu juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Sebab masyarakat kita juga terkadang latah. Ada yang tampilannya sedikit menarik, sedikit-sedikit teriak takbir dan sedikit-sedikit mengkafirkan orang, itu sudah ramai-ramai dipanggil ustadz. 

Lucunya adalah, untuk pendidikan dunia kita begitu selektif mencari guru. Untuk guru pendidikan dasar dan menengah minimal harus sarjana, untuk menjadi dosen di perguruan tinggi minimal seseorang harus bergelar magister atau doktor. Bahkan untuk menjadi pelatih musik, tari dan sebagainya kita pasti mencari yang memiliki sertifikasi. Namun disisi lain, kita kadang abai dengan kualitas dan kapasitas penceramah yang notabene menjadi guru kita dalam menjalankan kehidupan di dunia dan akhirat. 

Bayangkan jika ada orang tidak jelas SD nya dimana dan cuma hafal 2x2 sama dengan 4. Tapi dengan modal kemeja, tampilan keren dan sedikit aksen kacamata mengajarkan kita soal integral lipat lima. Tentunya akan menyesatkan bukan? Pun begitu juga penceramah, apa kita mau berguru untuk urusan dunia dan akhirat pada orang yang tidak jelas keilmuannya dari mana. Bukan cuma dia yang ngawur, kita sebagai jama'ah juga akan ikut ngawur nantinya. 

Sejarah mencatat, di Indonesia kita pernah punya ulama besar yang keilmuannya diakui dunia seperti buya hamka. Uniknya buya hamka bukan orang yang sedikit-sedikit mengkafirkan orang. Beliau terkenal dengan kebijaksanaannya dan juga kepiawaiannya dalam meramu kalimat sastra. Dalam sastra beliau mengkritisi masyarakat dan menyelipkan berbagai muatan dakwah. Begitu juga dengan ulama besar di belahan Indonesia lainnya. Kedalaman ilmu mereka melahirkan fatwa-fatwa dan isi ceramah yang bijaksana. 

Dalam hal ini media juga memegang peranan penting. Ustadz atau penceramah yang dipromosikan hendaknya adalah ustadz atau penceramah yang keilmuannya jelas. Apalagi media berpengaruh besar dalam pembentukan opini publik. Jika media berkomitmen untuk itu, tentunya ceramah menyesatkan seperti pesta seks di surga tidak akan terulang lagi. 

Kedepan mesti ada standarisasi orang-orang yang akan menjadi penceramah. Misalnya saja dia harus sudah belajar ilmu agama dalam kurun waktu yang ditetapkan dengan hasil belajar baik dan juga lulus fit and proper test yang disusun oleh majelis ulama Indonesia. Dengan demikian kita tidak perlu was-was lagi terhadap isi ceramah. 

 Jakarta, 8 Desember 2017
A call-to-action text Contact us