Polarisasi Politik : Sisi Gelap Media Sosial

 

Seiring dengan pesatnya laju perkembangan teknologi, kelindan antara kehidupan masyarakat dan media sosial semakin tidak dapat dipisahkan. Hadirnya berbagai platform media sosial seperti Tiktok, Twitter, Instagram, Facebook  dan platform lainnya telah merevolusi cara manusia berkomunikasi,  berbagi informasi,maupun cara berpartisipasi dalam diskusi publik. 

Media sosial memiliki potensi yang besar bagi masyarakat yang ingin memperluas wawasan maupun mengamplifikasi keberagaman ide dan sudut pandang. Sayangnya, keberadaan berbagai platform media sosial ini di sisi lain juga memicu semakin meruncingnya polarisasi, terutama di tahun-tahun politik. Dimana tidak jarang polarisasi politik yang semakin ekstrem ini berujung pada sikap intoleransi bahkan tindak kekerasan baik verbal maupun non verbal.

Memburuknya polarisasi politik di masyarakat akibat media sosial dipengaruhi oleh beragam faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan polarisasi politik yang semakin memburuk di media sosial adalah adanya bias konfirmasi. Bias konfirmasi merujuk pada kecenderungan kita untuk mencari dan mengakses informasi yang mendukung pandangan yang kita miliki, sambil mengabaikan atau menolak informasi yang bertentangan dengan pandangan tersebut. 

Bias konfirmasi ini diperkuat oleh media sosial yang algoritmanya menyesuaikan konten yang ditampilkan kepada pengguna berdasarkan preferensi penggunanya. Dalam konteks ini, jika pengguna mengikuti akun atau grup yang memiliki pandangan politik yang sama dengan mereka, algoritma platform tersebut juga akan cenderung menampilkan konten yang konsisten dengan pandangan tersebut. 

Algoritma media sosial yang hanya menampilkan konten sesuai preferensi pengguna menciptakan lingkaran informasi tertutup yang berujung pada fenomena echo chamber. Dimana media sosial akan menjadi ruang gema yang penggunanya terus menerus hanya terpapar pada sudut pandang yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri. Akibatnya, keyakinan mereka pada pendapat atau sudut pandang tertentu semakin kuat dan semakin sulit untuk membuka diri terhadap perspektif yang berbeda.

Faktor lain yang menguatkan polarisasi politik di media sosial adalah terbukanya ruang yang luas bagi ekstremisme politik. Media sosial terbuka lebar termasuk kepada para aktor politik ekstrem yang seringkali menggunakan retorika provokatif yang mengaduk dan memanfaatkan emosi pengguna untuk mendapatkan perhatian dan dukungan. Tidak jarang pula guna menguatkan narasi politiknya, para aktor politik semacam ini menyebarkan informasi yang tidak akurat bahkan terkadang informasi hoaks. Hal semacam ini kerap efektif dalam menggalang dukungan dan meningkatkan awareness konstituen, terutama dari orang-orang yang sudah memiliki pandangan yang sejalan.

Berkaca pada pesta demokrasi lampau, kondisi semacam ini di Indonesia sudah terlihat gejalanya. Media sosial menjelma menjadi saluran penting dalam menggalang dukungan politik. Namun kehadiran ekstremisme politik di media sosial yang menyebarkan berita tidak akurat bahkan hoaks untuk memperkuat narasi, semakin memperlebar jurang pembelahan masyarakat.

Bahkan pada rangkaian pesta demokrasi lalu, tidak sedikit kita dengar tindak persekusi hanya karena beda pilihan politik. Hal yang tentunya amat disayangkan terjadi di tengah negara yang terkenal dengan semboyan kebhinnekaannya.

Media sosial memang bukanlah satu-satunya faktor yang berkontribusi terhadap polarisasi politik. Faktor-faktor lain seperti ketidaksepakatan ekonomi, ketidakpercayaan terhadap institusi, dan ketidakpuasan terhadap pemerintah juga memainkan peran penting dalam meningkatkan polarisasi politik. Namun, keberadaan media sosial telah memberikan ruang yang luas dan mudah bagi orang-orang yang ingin berbagi pandangan ataupun mengamplifikasi pandangan politiknya, yang pada akhirnya memperdalam perpecahan politik. 

Mempersempit jurang perpecahan

Polarisasi politik pada dasarnya tidaklah terlalu buruk. Ia memungkinkan partisipasi politik masyarakat meningkat, mendorong masyarakat semakin sadar politik, bahkan dapat menstimulasi lahirnya berbagai inovasi kebijakan. Namun, polarisasi politik yang ekstrem lebih dominan memiliki dampak negatif. Polarisasi politik yang ekstrem akan memecah belah masyarakat dan merusak semangat persatuan.

Selain itu, komunikasi yang sifatnya konstruktif juga akan berkurang karena orang cenderung hanya akan berbicara dengan orang lain yang pandangannya sama. Lebih lanjut, polarisasi politik ekstrem ini akan menghasilkan ketidakstabilan politik yang mengganggu pembuatan dan implementasi kebijakan. Akibatnya aspek lain juga akan merasakan efek dominonya, semisal terjadinya kesenjangan sosial-ekonomi karena masyarakat tidak mau lagi saling bantu dan bekerjasama dengan mereka yang dianggap tidak sejalan.

Guna mencegah memburuknya polarisasi politik di masyarakat yang dipertajam oleh media sosial, diperlukan pendekatan yang bersifat holistik. Salah satunya adalah melalui dunia pendidikan. Melalui pendidikan, keahlian berfikir kritis dalam memeriksa kebenaran informasi dan juga kesadaran untuk mendengarkan perspektif yang berbeda dapat diasah.

Sebagaimana diketahui, saat ini pengguna medsos dihadapkan pada lautan informasi, dimana informasi yang valid dan hoaks bercampur-baur dan terkadang sulit dibedakan. Disinilah peran pendidikan terutama literasi digital agar para pengguna medsos agar mampu memilah dan memilih informasi. Melalui pendidikan juga, kesadaran akan keberagaman dapat terus ditumbuhkan. Sehingga pengguna medsos nantinya tidak gagap menghadapi pandangan-pandangan berbeda yang ia temukan di platform yang ia gunakan.

Langkah lain yang dapat diambil adalah meningkatkan algoritma media sosial itu sendiri. Dalam hal ini platform media sosial mesti terus meningkatkan algoritmanya terutama dalam topik yang berkaitan dengan penyebaran pandangan politik. Hal ini dimaksudkan agar pengguna media sosial tidak terjebak dalam filter bubble yang hanya memperkuat keyakinan mereka sendiri.

Platform media sosial dapat mengembangkan algoritma yang menampilkan informasi terutama terkait isu-isu politik yang lebih seimbang. Pengguna dapat diperkenalkan pada informasi dengan perspektif yang berbeda, serta informasi yang lebih netral dan objektif. Platform media sosial juga dapat diarahkan untuk mempromosikan konten-konten yang sifatnya mendorong terjadinya diskusi konstruktif antar penggunanya. Dengan demikian kebuntuan komunikasi dapat dipecahkan, dan polarisasi politik tidak akan semakin meruncing. 

Lebih lanjut, upaya mengatasi polarisasi politik ekstrem di media sosial pada akhirnya membutuhkan kolaborasi bersama antara pengguna media sosial, pendidik dan juga perusahaan-perusahaan yang mengembangkan media sosial itu sendiri. Ekosistem media sosial yang lebih seimbang dapat terwujud jika pengguna media sosial memiliki kesadaran akan keberagaman pandangan dan juga kemampuan berfikir kritis yang baik saat memperoleh informasi. Dalam hal ini peran pendidik untuk menumbuhkan kesadaran dan juga keahlian berfikir kritis sangatlah krusial.

Di sisi lain, peran platform media sosial juga sangat penting guna meningkatkan algoritmanya agar pengguna tidak terjebak dalam filter bubble yang memperkuat bias konfirmasi dan menghasilkan polarisasi politik yang ekstrem. Hanya dengan upaya bersama dan menyeluruh, kita dapat memastikan bahwa media sosial tetap menjadi platform yang bermanfaat dalam memperkuat demokrasi dan dialog politik yang sehat.